Singkawang (Antara Kalbar) - Meski tujuh fraksi di DPRD Kota Singkawang menyetujui RAPBD 2015 menjadi APBD, namun banyak sekali catatan yang harus menjadi perhatian Wali Kota Awang Ishak.
"Kami mengingatkan kepada pihak eksekutif agar kejadian keterlambatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2015 tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang, itu menunjukkan kinerja eksekutif Pemerintah Kota Singkawang yang sangat buruk atau rendah," ujar ketua Fraksi PDI Perjuangan, Anton Triady.
Fraksinya meminta agar Wali Kota Singkawang segera mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD dan bila perlu mengganti dengan personal yang lebih handal dan mampu mengimplementasikan visi, misi Walikota Singkawang.
Disamping itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Wali Kota Singkawang untuk segera merealisasikan APBD Tahun 2015 secepatnya, mengingat sudah mengalami keterlambatan demi kepentingan masyarakat Kota Singkawang.
Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan Rakyat, Eka Candra menyinggung masalah pembahasan draf RAPBD 2015 yang molor. "Apabila kita merujuk kepada ketentuan yang berlaku, terhadap tahapan, proses sampai pada penetapan APBD, maka APBD Kota Singkawang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, khususnya terhadap tentang waktu, yang seharusnya sudah ditetapkan pada Desember 2014," katanya.
Ia berharap, pada KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2016 dapat dilaksanakan tepat waktu. "Sehingga hal ini menjadi langkah awal pada saatnya nanti Kota Singkawang mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini rasanya masih belum Pemerintah Kota Singkawang peroleh," ujarnya.
Fraksi Partai Nasdem, Anewan menyikapi, keterlambatan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015 ini, tentunya harus bersama-sama melakukan intropeksi diri agar seperti ini tidak terulang kembali ditahun-tahun berikutnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Karmayadi mengatakan, penetapan Raperda APBD Kota Singkawang tahun anggaran 2015 merupakan penetapan urutan tertinggi dari kabupaten kota yang ada di Kalbar. "Karena ditetapkan paling terakhir, tentu hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, jangan lagi tertinggi tapi tercepat dalam penetapannya,†kata ketua Fraksi PKB ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami mengingatkan kepada pihak eksekutif agar kejadian keterlambatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2015 tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang, itu menunjukkan kinerja eksekutif Pemerintah Kota Singkawang yang sangat buruk atau rendah," ujar ketua Fraksi PDI Perjuangan, Anton Triady.
Fraksinya meminta agar Wali Kota Singkawang segera mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD dan bila perlu mengganti dengan personal yang lebih handal dan mampu mengimplementasikan visi, misi Walikota Singkawang.
Disamping itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Wali Kota Singkawang untuk segera merealisasikan APBD Tahun 2015 secepatnya, mengingat sudah mengalami keterlambatan demi kepentingan masyarakat Kota Singkawang.
Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan Rakyat, Eka Candra menyinggung masalah pembahasan draf RAPBD 2015 yang molor. "Apabila kita merujuk kepada ketentuan yang berlaku, terhadap tahapan, proses sampai pada penetapan APBD, maka APBD Kota Singkawang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, khususnya terhadap tentang waktu, yang seharusnya sudah ditetapkan pada Desember 2014," katanya.
Ia berharap, pada KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2016 dapat dilaksanakan tepat waktu. "Sehingga hal ini menjadi langkah awal pada saatnya nanti Kota Singkawang mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini rasanya masih belum Pemerintah Kota Singkawang peroleh," ujarnya.
Fraksi Partai Nasdem, Anewan menyikapi, keterlambatan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015 ini, tentunya harus bersama-sama melakukan intropeksi diri agar seperti ini tidak terulang kembali ditahun-tahun berikutnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Karmayadi mengatakan, penetapan Raperda APBD Kota Singkawang tahun anggaran 2015 merupakan penetapan urutan tertinggi dari kabupaten kota yang ada di Kalbar. "Karena ditetapkan paling terakhir, tentu hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, jangan lagi tertinggi tapi tercepat dalam penetapannya,†kata ketua Fraksi PKB ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015