Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Edi Suryanto mengatakan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Pontianak 2025 sebesar Rp2,144 triliun atau meningkat 5,80 persen dari tahun sebelumnya.
"Rancangan APBD 2025 menjadi sebesar Rp2,144 triliun dari volume APBD 2024 sebesar Rp2, 024 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp117, 576 miliar atau 5,80 persen," ujar Penjabat Walikota Pontianak, Edi Suryanto di Pontianak, Senin.
Edi juga melanjutkan pendapatan daerah Pontianak pada APBD 2025 ditargetkan Rp2,118 triliun sementara belanja daerah naik menjadi Rp2,133 triliun menunjukkan alokasi yang lebih besar untuk pengeluaran daripada pendapatan.
"Mengenai penerimaan pembiayaan APBD 2025 meningkat menjadi Rp23,550 miliar sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp8.500 miliar tanpa ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Ia juga menyampaikan pemerintah kota sepakat untuk mengarahkan sumber daya yang di miliki untuk membawa dan memberikan kesejahteraan untuk rakyat secara luas.
Menurut dia, APBD tersebut akan digunakan untuk program-program prioritas yang meliputi penanganan stunting, pengangguran, inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Karena prioritas ya utuh kebutuhan dasar masyarakat kalau dari sisi normatifnya ya mungkin stunting, pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonominya," ungkapnya.
Ia berhara[ pembahasan APBD Kota Pontianak kedepannya dapat berjalan lancar dan dapat membawa manfaat yang dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat.
"Kami berharap pembahasan rancangan APBD ini dapat berlangsung dengan lancar dan ditetapkan paling lambat akhir Desember 2024. Sehingga APBD Tahun 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Edi.
Sejalan dengan hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Satarudin juga menyampaikan akan mengoptimalkan APBD tersebut secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan di Pontianak.
"Kita gunakan untuk pelayanan dasar terutama teknologi, pengangguran dan angka kemiskinan untuk kemajuan Kota," tutur Satarudin.
