Pontianak (Antara Kalbar) - Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie memastikan stok beras untuk masyarakat miskin yang ada di Bulog Kalbar aman disalurkan kepada masyarakat.
"Sampai saat ini, Kalbar masih memiliki cadangan raskin, dimana jatah cadangan raskin untuk Pemprov Kalbar masih ada sekitar 100 ribu ton beras. Namun, karena kita juga belum memiliki data yang pasti untuk penerima raskin di Kalbar pada tahun ini, makanya kita juga masih menunggu datanya," kata M Zeet di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, meski belum memiliki data pasti penerima raskin di Kalbar, namun dengan adanya stok tersebut, dipastikan bisa mencukupi kebutuhan raskin untuk masyarakat penerima.
"Jika datanya sudah ada, maka kapan saja bisa dikeluarkan oleh Gubernur, terlebih jika ada kondisi darurat. Permasalahan data dalam penyaluran raskin tersebut selama ini memang masih bermasalah, akibat rancunya data penerima raskin dari BPS," katanya.
M Zeet mengungkapkan, selama ini Pemprov Kalbar menggunakan dua data dari lembaga yang memberikan data jumlah penduduk yaitu BPS dan Kemendagri. Makanya Pemprov Kalbar selalu meminta kepada dua lembaga itu agar bisa duduk bersama dalam memperbaiki data yang ada, karena selama ini data yang disajikan oleh kedua lembaga itu selalu berbeda.
"Contohnya saja, dari data BPS menyebutkan jumlah penduduk Kalbar sekarang 4,3 juta jiwa, namun data Kemendagri menyebutkan 5,3 juta jiwa. Makanya selama ini dalam membuat kebijakan kita menggunakan data dari BPS yang di dapat dari data yang diberikan dari RT, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota," katanya.
Dia menambahkan, permasalahan ketersediaan beras yang terjadi saat ini adalah, selama ini pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa perdagangan beras masih mendatangkannya dari pulau Jawa. Karena sekarang pasokan beras di Jawa bermasalah, itu juga tentu mengganggu ketersediaan beras di Kalimantan Barat.
"Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, saya melihat pengusaha tersebut saat ini memang sudah mengimpor beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand karena tidak ada pilihan lain. Namun, kejadian ini harus bisa membuka mata pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan lahan yang ada untuk lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan daerah," tuturnya.
Namun, biarpun ketersediaan beras untuk masyarakat umum terganggu, itu tidak berpengaruh pada ketersediaan beras bulog untuk masyarakat miskin, karena kondisinya sampai saat ini masih normal.
(KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sampai saat ini, Kalbar masih memiliki cadangan raskin, dimana jatah cadangan raskin untuk Pemprov Kalbar masih ada sekitar 100 ribu ton beras. Namun, karena kita juga belum memiliki data yang pasti untuk penerima raskin di Kalbar pada tahun ini, makanya kita juga masih menunggu datanya," kata M Zeet di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, meski belum memiliki data pasti penerima raskin di Kalbar, namun dengan adanya stok tersebut, dipastikan bisa mencukupi kebutuhan raskin untuk masyarakat penerima.
"Jika datanya sudah ada, maka kapan saja bisa dikeluarkan oleh Gubernur, terlebih jika ada kondisi darurat. Permasalahan data dalam penyaluran raskin tersebut selama ini memang masih bermasalah, akibat rancunya data penerima raskin dari BPS," katanya.
M Zeet mengungkapkan, selama ini Pemprov Kalbar menggunakan dua data dari lembaga yang memberikan data jumlah penduduk yaitu BPS dan Kemendagri. Makanya Pemprov Kalbar selalu meminta kepada dua lembaga itu agar bisa duduk bersama dalam memperbaiki data yang ada, karena selama ini data yang disajikan oleh kedua lembaga itu selalu berbeda.
"Contohnya saja, dari data BPS menyebutkan jumlah penduduk Kalbar sekarang 4,3 juta jiwa, namun data Kemendagri menyebutkan 5,3 juta jiwa. Makanya selama ini dalam membuat kebijakan kita menggunakan data dari BPS yang di dapat dari data yang diberikan dari RT, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota," katanya.
Dia menambahkan, permasalahan ketersediaan beras yang terjadi saat ini adalah, selama ini pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa perdagangan beras masih mendatangkannya dari pulau Jawa. Karena sekarang pasokan beras di Jawa bermasalah, itu juga tentu mengganggu ketersediaan beras di Kalimantan Barat.
"Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, saya melihat pengusaha tersebut saat ini memang sudah mengimpor beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand karena tidak ada pilihan lain. Namun, kejadian ini harus bisa membuka mata pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan lahan yang ada untuk lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan daerah," tuturnya.
Namun, biarpun ketersediaan beras untuk masyarakat umum terganggu, itu tidak berpengaruh pada ketersediaan beras bulog untuk masyarakat miskin, karena kondisinya sampai saat ini masih normal.
(KR-RDO/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015