Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya memprioritaskan transmigrasi di wilayah-wilayah perbatasan untuk mengembangkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sehingga kawasan perbatasan yang sebelumnya tak berpenghuni bisa menjadi kota-kota baru.
"Tidak sekadar membuka kawasan perkampungan untuk menjadi permukiman baru atau menjaga lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan, keamanan dan pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan Indonesia," kata Marwan Jafar melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.
Marwan mengatakan melalui pola PIR pemerintah akan membuka lahan-lahan baru untuk transmigrasi menggandeng perusahaan sektor perkebunan untuk berinvestasi. Pola kerja sama ini akan diawasi sehingga bisa terus berkelanjutan.
Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, Marwan mengatakan akan bersinergi dengan kementerian lain.
Sinergi yang dilakukan misalnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait perizinan alih fungsi hutan, Kementerian Pertanian untuk teknis pemanfaatan lahan transmigrasi menjadi kawasan budidaya tanaman serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Menurut Marwan, kerja sama perkebunan rakyat itu bisa dilakukan antara badan usaha milik desa yang dibentuk masyarakat dengan investor perkebunan.
"Badan usaha milik desa dan investor bisa bersinergi membangun infrastruktur, pendidikan dan sarana lainnya," ujarnya.
Marwan mengatakan pola kerja sama tersebut tidak hanya akan berfokus pada sektor kelapa sawit, tetapi juga akan memobilisasi komoditas atau produk perkebunan unggulan disesuaikan dengan potensi tanah dan lahan.
Menurut Marwan, pola PIR sudah lama diterapkan di Indonesia, tetapi kurang diprioritaskan di kawasan perbatasan dan kurang diawasi pemerintah sehingga belum terlalu diminati masyarakat dan investor.
"Para transmigran tidak akan sekadar mendapatkan lahan untuk berkebun atau mengembangkan pertanian di tanahnya sendiri, tetapi juga bekerja di perusahaan perkebunan. Pola ini akan membuka lapangan kerja," tuturnya.
Bila lapangan pekerjaan di sektor perkebunan maju, Marwan mengatakan akan menarik minat masyarakat untuk bertransmigrasi. Di satu sisi masyarakat sejahtera, di sisi lain NKRI semakin kokoh.
Tidak hanya kawasan transmigrasi baru saja yang akan diprioritaskan dalam pengembangan perkebunan, Marwan mengatakan daerah tertinggal juga akan mendapat perlakuan yang sama.
"Di wilayah itu, masyarakatnya sudah ada. Pemerintah hanya akan mengembangkan dan menggali potensinya," pungkasnya.
(D018/E. Sujatmiko)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Tidak sekadar membuka kawasan perkampungan untuk menjadi permukiman baru atau menjaga lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan, keamanan dan pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan Indonesia," kata Marwan Jafar melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.
Marwan mengatakan melalui pola PIR pemerintah akan membuka lahan-lahan baru untuk transmigrasi menggandeng perusahaan sektor perkebunan untuk berinvestasi. Pola kerja sama ini akan diawasi sehingga bisa terus berkelanjutan.
Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, Marwan mengatakan akan bersinergi dengan kementerian lain.
Sinergi yang dilakukan misalnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait perizinan alih fungsi hutan, Kementerian Pertanian untuk teknis pemanfaatan lahan transmigrasi menjadi kawasan budidaya tanaman serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Menurut Marwan, kerja sama perkebunan rakyat itu bisa dilakukan antara badan usaha milik desa yang dibentuk masyarakat dengan investor perkebunan.
"Badan usaha milik desa dan investor bisa bersinergi membangun infrastruktur, pendidikan dan sarana lainnya," ujarnya.
Marwan mengatakan pola kerja sama tersebut tidak hanya akan berfokus pada sektor kelapa sawit, tetapi juga akan memobilisasi komoditas atau produk perkebunan unggulan disesuaikan dengan potensi tanah dan lahan.
Menurut Marwan, pola PIR sudah lama diterapkan di Indonesia, tetapi kurang diprioritaskan di kawasan perbatasan dan kurang diawasi pemerintah sehingga belum terlalu diminati masyarakat dan investor.
"Para transmigran tidak akan sekadar mendapatkan lahan untuk berkebun atau mengembangkan pertanian di tanahnya sendiri, tetapi juga bekerja di perusahaan perkebunan. Pola ini akan membuka lapangan kerja," tuturnya.
Bila lapangan pekerjaan di sektor perkebunan maju, Marwan mengatakan akan menarik minat masyarakat untuk bertransmigrasi. Di satu sisi masyarakat sejahtera, di sisi lain NKRI semakin kokoh.
Tidak hanya kawasan transmigrasi baru saja yang akan diprioritaskan dalam pengembangan perkebunan, Marwan mengatakan daerah tertinggal juga akan mendapat perlakuan yang sama.
"Di wilayah itu, masyarakatnya sudah ada. Pemerintah hanya akan mengembangkan dan menggali potensinya," pungkasnya.
(D018/E. Sujatmiko)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015