Sungai Raya (Antara Kalbar) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menetapkan lima skala prioritas untuk lima kabupaten, yaitu Kubu Raya (Kalbar), Sikka (Nusa Tenggara Timur), Aceh Utara (Aceh) dan Indramayu (Jawa Barat).
"Lima skala prioritas yang akan kita berikan adalah tentang persiapan kucuran dana alokasi desa, desa mandiri, pengelolaan konversi desa dan kawasan, desa outlet, usaha komunitas desa dan ekonomi kreatif serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Marwan Jafar, melalui telekonferensi, Rabu.
Menteri Marwan mengatakan, program tersebut disampaikan kepada lima kabupaten melalui telekonferensi pada hari ini, agar program yang diberikan itu bisa dipahami oleh kepala daerah dan kepala desa di tiap kabupaten.
Dia menjelaskan, pada April mendatang, pihaknya mulai mengucurkan dana alokasi desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh para kepala desa tentu dengan sinkronisasi dan bimbingan dari kepala daerah serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengenai RPJM Desa dan RKP Desa yang semuanya harus segera terpenuhi.
"Kami harapkan kepala daerah dan instansi terkait bisa mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayahnya masing-masing agar persiapan penerimaan dana desa bisa dimaksimalkan," katanya.
Dia menambahkan, sesuai dengan peraturan menteri yang telah dibuat pihaknya diharapkan bisa menjadi acuan utama bagi kepala daerah dan kepala desa untuk memenuhi standar sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.
"Kemudian, kita minta seluruh koordinasi dengan desa ada di Kementerian DPDT, sehingga diharapkan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kementerian bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik," katanya.
Marwan mengharapkan dari hasil pertemuan hari ini, setiap kepala daerah dan kepala desa yang ada bisa memberikan laporan terkait kesiapan pemerintah desa untuk menerima dana alokasi desa tersebut.
"Kami harap dari laporan itu juga ada disampaikan berbagai aspirasi dan usulan dari kepala desa dan kepala daerah untuk menjadi bahan masukan bagi kami, karena kita ingin program yang kita prioritaskan ini bisa berjalan dengan baik," kata Marwan.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Lima skala prioritas yang akan kita berikan adalah tentang persiapan kucuran dana alokasi desa, desa mandiri, pengelolaan konversi desa dan kawasan, desa outlet, usaha komunitas desa dan ekonomi kreatif serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Marwan Jafar, melalui telekonferensi, Rabu.
Menteri Marwan mengatakan, program tersebut disampaikan kepada lima kabupaten melalui telekonferensi pada hari ini, agar program yang diberikan itu bisa dipahami oleh kepala daerah dan kepala desa di tiap kabupaten.
Dia menjelaskan, pada April mendatang, pihaknya mulai mengucurkan dana alokasi desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh para kepala desa tentu dengan sinkronisasi dan bimbingan dari kepala daerah serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengenai RPJM Desa dan RKP Desa yang semuanya harus segera terpenuhi.
"Kami harapkan kepala daerah dan instansi terkait bisa mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayahnya masing-masing agar persiapan penerimaan dana desa bisa dimaksimalkan," katanya.
Dia menambahkan, sesuai dengan peraturan menteri yang telah dibuat pihaknya diharapkan bisa menjadi acuan utama bagi kepala daerah dan kepala desa untuk memenuhi standar sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.
"Kemudian, kita minta seluruh koordinasi dengan desa ada di Kementerian DPDT, sehingga diharapkan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan kementerian bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik," katanya.
Marwan mengharapkan dari hasil pertemuan hari ini, setiap kepala daerah dan kepala desa yang ada bisa memberikan laporan terkait kesiapan pemerintah desa untuk menerima dana alokasi desa tersebut.
"Kami harap dari laporan itu juga ada disampaikan berbagai aspirasi dan usulan dari kepala desa dan kepala daerah untuk menjadi bahan masukan bagi kami, karena kita ingin program yang kita prioritaskan ini bisa berjalan dengan baik," kata Marwan.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015