Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis bersama 14 kepala daerah di Kalbar melakukan penandatanganan Zona Integritas guna mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, serta peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Saya harap penandatanganan yang dilakukan ini bukan sekadar seremonial, namun kita harapkan agar ini bisa menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, saat melakukan kunjungan kerja di Kalbar, Selasa.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah pusat bersama semua kementerian tengah memperluas zona integritas dalam pemberantasan korupsi, salah satunya oleh Kemenpan dan RB. Oleh karena itu, Menpan dan RB menggandeng KPK untuk menguraikan mengenai upaya pencegahan korupsi.
Menurut Yuddy, zona integritas dalam pemberantasan korupsi baru mencakup 215 lembaga negara setingkat menteri atau non-kementerian. Ia berharap, zona tersebut dapat diperluas dengan menggandeng KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Terkait hal tersebut, kita saat ini terus melakukan perluasan zona integritas tersebut, salah satunya di Kalbar, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," tuturnya.
Penandatanganan integritas tersebut, dihadiri juga seluruh bupati dan wali kota se-Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, kepala SKPD Pemprov Kalbar, perwakilan TNI, Polri, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu dia menambahkan, dari kegiatan pencanangan itu diharapkan tercipta proses tata kelola yang baik di seluruh jajaran Pemprov Kalbar dan pemerintahan kabupaten/kota lainnya.
"Ini kita lakukan karena pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelenggarakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Kita ingin akhir tahun 2018 memiliki sebuah tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia," katanya.
Sementara Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan bahwa sebagai gubernur dirinya sangat mendukung adanya zona integritas tersebut. Demikian halnya dengan kepala daerah lainnya yang ada di Kalbar, yang dibuktikan dengan penandatanganan bersama zona integritas tersebut.
"Intinya, kami bersama-sama sudah bersepakat dengan rancangan zona integritas di Kalbar. Ini tentu sangat baik sebagai wujud pencegahan korupsi dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Saya harap penandatanganan yang dilakukan ini bukan sekadar seremonial, namun kita harapkan agar ini bisa menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, saat melakukan kunjungan kerja di Kalbar, Selasa.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah pusat bersama semua kementerian tengah memperluas zona integritas dalam pemberantasan korupsi, salah satunya oleh Kemenpan dan RB. Oleh karena itu, Menpan dan RB menggandeng KPK untuk menguraikan mengenai upaya pencegahan korupsi.
Menurut Yuddy, zona integritas dalam pemberantasan korupsi baru mencakup 215 lembaga negara setingkat menteri atau non-kementerian. Ia berharap, zona tersebut dapat diperluas dengan menggandeng KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Terkait hal tersebut, kita saat ini terus melakukan perluasan zona integritas tersebut, salah satunya di Kalbar, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," tuturnya.
Penandatanganan integritas tersebut, dihadiri juga seluruh bupati dan wali kota se-Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, kepala SKPD Pemprov Kalbar, perwakilan TNI, Polri, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu dia menambahkan, dari kegiatan pencanangan itu diharapkan tercipta proses tata kelola yang baik di seluruh jajaran Pemprov Kalbar dan pemerintahan kabupaten/kota lainnya.
"Ini kita lakukan karena pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelenggarakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Kita ingin akhir tahun 2018 memiliki sebuah tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia," katanya.
Sementara Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan bahwa sebagai gubernur dirinya sangat mendukung adanya zona integritas tersebut. Demikian halnya dengan kepala daerah lainnya yang ada di Kalbar, yang dibuktikan dengan penandatanganan bersama zona integritas tersebut.
"Intinya, kami bersama-sama sudah bersepakat dengan rancangan zona integritas di Kalbar. Ini tentu sangat baik sebagai wujud pencegahan korupsi dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015