Pontianak (Antara Kalbar) - Kabupaten Kayong Utara, hingga kini belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan atau "solar packed dealer nelayan" (SPDN), meski sebagian besar wilayahnya perairan dan mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan.
"Kami tak pernah dapat BBM bersubsidi, karena bisa dapat minyak (solar - red) dari pangkalan atau agen dengan harga mahal," kata Safiun, seorang nelayan di Kecamatan Pulau Maya, Kamis.
Di Kabupaten Kayong Utara saat ini terdapat dua unit tempat pengisian bahan bakar umum. Satu unit berstatus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan satu unit berstatus Agen Premium Minyak Solar (APMS) untuk melayani 6 kecamatan, baik kendaraan darat dan laut.
Kondisi ketiadaan SPDN di Kayong Utara berdampak kepada nelayan dalam memperoleh pasokan bahan bakar dengan harga yang layak. Kondisi itu pula yang membuat nelayan bergantung kepada agen dengan konsekwensi harga lebih tinggi dan tidak lagi bersubsidi.
Harga solar di Sukadana perliter Rp9 ribu, di Pulau Maya Rp11 ribu, dan di Kepulauan Karimata hingga Rp13 ribu. "Jikapun ada pangkalan minyak di Sukadana, kalau mau beli kami harus keluar biaya minyak untuk pergi pulang, jadi terpaksa beli yang sudah ada saja," ungkapnya.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara Abdul Halim, untuk SPDN merupakan ranah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan pihaknya hanya mengurusi bahan bakar umum saja.
"Itu ranah DKP, tapi kabar yang masuk ke kami ada rencana pembangunan di Sukadana, tapi kapan dan berapa belum tahu," ucap Abdul Halim.
Menanggapi kesulitan nelayan di Kayong Utara dalam mendapatkan bahan bakar, pihak DKP menyatakan tahun ini baru membangun fisik bangunan SPDN, namun belum diketahui kapan akan beroperasi untuk melayani.
"Baru dibangun di pelabuhan perikanan, tapi kuotanya kita belum tahu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Santun P Simorangkir.
Selain kuota, kepala dinas yang jabatannya akan segera dilelang ini mengatakan bahwa dirinya tidak tahu berapa banyak dan kapan SPDN itu akan dioperasikan dan dapat melayani para nelayan.
(Doel/T011/C004)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami tak pernah dapat BBM bersubsidi, karena bisa dapat minyak (solar - red) dari pangkalan atau agen dengan harga mahal," kata Safiun, seorang nelayan di Kecamatan Pulau Maya, Kamis.
Di Kabupaten Kayong Utara saat ini terdapat dua unit tempat pengisian bahan bakar umum. Satu unit berstatus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan satu unit berstatus Agen Premium Minyak Solar (APMS) untuk melayani 6 kecamatan, baik kendaraan darat dan laut.
Kondisi ketiadaan SPDN di Kayong Utara berdampak kepada nelayan dalam memperoleh pasokan bahan bakar dengan harga yang layak. Kondisi itu pula yang membuat nelayan bergantung kepada agen dengan konsekwensi harga lebih tinggi dan tidak lagi bersubsidi.
Harga solar di Sukadana perliter Rp9 ribu, di Pulau Maya Rp11 ribu, dan di Kepulauan Karimata hingga Rp13 ribu. "Jikapun ada pangkalan minyak di Sukadana, kalau mau beli kami harus keluar biaya minyak untuk pergi pulang, jadi terpaksa beli yang sudah ada saja," ungkapnya.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kayong Utara Abdul Halim, untuk SPDN merupakan ranah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan pihaknya hanya mengurusi bahan bakar umum saja.
"Itu ranah DKP, tapi kabar yang masuk ke kami ada rencana pembangunan di Sukadana, tapi kapan dan berapa belum tahu," ucap Abdul Halim.
Menanggapi kesulitan nelayan di Kayong Utara dalam mendapatkan bahan bakar, pihak DKP menyatakan tahun ini baru membangun fisik bangunan SPDN, namun belum diketahui kapan akan beroperasi untuk melayani.
"Baru dibangun di pelabuhan perikanan, tapi kuotanya kita belum tahu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Santun P Simorangkir.
Selain kuota, kepala dinas yang jabatannya akan segera dilelang ini mengatakan bahwa dirinya tidak tahu berapa banyak dan kapan SPDN itu akan dioperasikan dan dapat melayani para nelayan.
(Doel/T011/C004)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015