Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengharapkan agar pemerintah pusat melakukan pemerataan dan memprioritaskan pembangunan perbatasan serta di luar Jawa.
"Seperti yang kita ketahui, pembangunan yang diprioritaskan pemerintah sejak dahulu selalu terpusat di pulau Jawa dan Sumatera sehingga daerah lain masih banyak mengalami kekurangan. Ke depan, kita harapkan pola itu bisa diubah agar pembangunan bisa dipusatkan di daerah luar pulau Jawa seperti Kalimantan," kata Christiandy yang hadir dalam pertemuan Forum Kerja sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dengan Ketua DPD RI, di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia dan kepala daerah lainnya di pulau Kalimantan mengharapkan dukungan sepenuhnya dari DPD RI sebagai perwakilan daerah yang ada di parlemen untuk memprioritaskan perhatian pada daerah di wilayah perbatasan.
"Kewenangan di daerah perbatasan sangat minim. Kesenjangan antara pusat dan daerah masih terasa, mohon perhatian dan dukungan DPD RI terhadap hal tersebut," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua FKRP2RK, Teras Narang (Gubernur Kalteng), didampingi empat kepala daerah se-Kalimantan, yakni Kaltim, Kalsel, Kalbar dan Kaltara, mengatakan, pembentukan FKRP2RK bertujuan sebagai wadah kerja sama untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk Kalimantan. Lebih lanjut Teras Narang menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan DPD RI.
"Forum ini berupaya lebih fokus dalam penguatan pembangunan daerah. Kami memandang penting dan perlunya `refocusing` terutama menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian berbasis kemasyarakatan," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan jika dilihat dari segi ekonomi, perkembangannya masih didominasi di pusat saja hingga mencapai 80 persen, sedangkan untuk daerah hanya sekitar 20 persen.
Untuk itu dia berharap agar pembangunan pada lima tahun ke depan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan merata.
"Dari perspektif DPD sebagai wakil daerah kami menyuarakan kepentingan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI," tuturnya.
Irman juga mengatakan, secara ekonomi konsentrasi pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya di ibu kota. Paradigma ke depan harus diluruskan sebagai simbol kemajuan kami mendukung penuh wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan supaya ada pemerataan pembangunan.
Dia menambahkan, melihat Kalimantan merupakan provinsi yang berpotensi besar untuk maju dan investasi bagi Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat untuk bersama-sama memajukannya.
"Dalam hal ini, DPD RI mendukung penuh dan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan bersama dengan alat kelengkapan DPD RI," katanya.
(KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Seperti yang kita ketahui, pembangunan yang diprioritaskan pemerintah sejak dahulu selalu terpusat di pulau Jawa dan Sumatera sehingga daerah lain masih banyak mengalami kekurangan. Ke depan, kita harapkan pola itu bisa diubah agar pembangunan bisa dipusatkan di daerah luar pulau Jawa seperti Kalimantan," kata Christiandy yang hadir dalam pertemuan Forum Kerja sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dengan Ketua DPD RI, di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia dan kepala daerah lainnya di pulau Kalimantan mengharapkan dukungan sepenuhnya dari DPD RI sebagai perwakilan daerah yang ada di parlemen untuk memprioritaskan perhatian pada daerah di wilayah perbatasan.
"Kewenangan di daerah perbatasan sangat minim. Kesenjangan antara pusat dan daerah masih terasa, mohon perhatian dan dukungan DPD RI terhadap hal tersebut," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua FKRP2RK, Teras Narang (Gubernur Kalteng), didampingi empat kepala daerah se-Kalimantan, yakni Kaltim, Kalsel, Kalbar dan Kaltara, mengatakan, pembentukan FKRP2RK bertujuan sebagai wadah kerja sama untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk Kalimantan. Lebih lanjut Teras Narang menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan DPD RI.
"Forum ini berupaya lebih fokus dalam penguatan pembangunan daerah. Kami memandang penting dan perlunya `refocusing` terutama menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian berbasis kemasyarakatan," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan jika dilihat dari segi ekonomi, perkembangannya masih didominasi di pusat saja hingga mencapai 80 persen, sedangkan untuk daerah hanya sekitar 20 persen.
Untuk itu dia berharap agar pembangunan pada lima tahun ke depan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan merata.
"Dari perspektif DPD sebagai wakil daerah kami menyuarakan kepentingan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI," tuturnya.
Irman juga mengatakan, secara ekonomi konsentrasi pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya di ibu kota. Paradigma ke depan harus diluruskan sebagai simbol kemajuan kami mendukung penuh wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan supaya ada pemerataan pembangunan.
Dia menambahkan, melihat Kalimantan merupakan provinsi yang berpotensi besar untuk maju dan investasi bagi Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat untuk bersama-sama memajukannya.
"Dalam hal ini, DPD RI mendukung penuh dan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan bersama dengan alat kelengkapan DPD RI," katanya.
(KR-RDO/T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015