Ngabang (Antara Kalbar) - Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, saat memimpin upacara tiga peringatan yang digabung yakni Hari Pendidikan Nasional, Hari Kesadaran Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu, meminta guru memperjuangkan pendidikan di daerah tersebut.
Upacara di halaman kantor bupati Landak itu berlangsung Khidmat dengan peserta jajaran PNS lingkungan pemerintah kabupaten, guru, pelajar dan mahasiswa.
"Saya ingin berpesan terutama kepada para pendidik atau guru agar sungguh memperjuangkan pendidikan di Landak ini. Agar pendidikan bisa menjadi panutan, contoh dan bisa terdepan di Kalbar dan diperhitungkan di tingkat nasional," kata Bupati Landak Adrianus Asia Sidot dalam pidatonya.
Ia menegaskan, pembangunan untuk pendidikan menjadi prioritas di kabupaten Landak ini. Setiap tahun dialokasikan dana pembangunan baik baik fisik dan non fisik.
"Fisik sebagian sarana- prasara pendidikan sudah baik. Walaupun belum memenuhi syarat yang distandarkan. Tapi tidak ada sekolah yang mau roboh seperti di daerah lain," ujar Adrianus yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Landak ini.
Bupati meminta kepada semua pihak dapat mensyukuri dengan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana yang sudah ada, karena dibangun dengan dana rakyat.
"Saya berharap baik pelaksana komite,kepala sekolah dan panitia serta dinas pendidikan, digunakan dengan baik tanpa ada penyelewengan atau penyalahgunaan," tegas Adrianus.
Sedangkan menyangkut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar digunakan dengan baik. Untuk membantu para siswa agar bisa menggunakan pendidikan khususnya siswa miskin.
"Kemudian dana lain seperti BLSM yang khusus diperuntukan siswa miskin, bantuan ini hendaknya sampai ke sasaran. Banyak saya dengar orang tua murid, bukan untuk membantu anaknya yang masih sekolah. Tapi setelah keluar dari bank mencairkan dana BLSM malah untuk beli panci dan kuali. Ini sudah penyalahgunaan," kata Adrianus.
Bupati juga mengaku informasi di Landak masih banyak guru yang tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya.
"Saya minta guru mempunyai kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Mau jadi PNS tapi tidak mau melaksanakan tugas. Sebagai PNS kita diikat aturan undang-undang dan kode etik yang harus dipatuhi," tandas Adrianus. (Kun/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Upacara di halaman kantor bupati Landak itu berlangsung Khidmat dengan peserta jajaran PNS lingkungan pemerintah kabupaten, guru, pelajar dan mahasiswa.
"Saya ingin berpesan terutama kepada para pendidik atau guru agar sungguh memperjuangkan pendidikan di Landak ini. Agar pendidikan bisa menjadi panutan, contoh dan bisa terdepan di Kalbar dan diperhitungkan di tingkat nasional," kata Bupati Landak Adrianus Asia Sidot dalam pidatonya.
Ia menegaskan, pembangunan untuk pendidikan menjadi prioritas di kabupaten Landak ini. Setiap tahun dialokasikan dana pembangunan baik baik fisik dan non fisik.
"Fisik sebagian sarana- prasara pendidikan sudah baik. Walaupun belum memenuhi syarat yang distandarkan. Tapi tidak ada sekolah yang mau roboh seperti di daerah lain," ujar Adrianus yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Landak ini.
Bupati meminta kepada semua pihak dapat mensyukuri dengan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana yang sudah ada, karena dibangun dengan dana rakyat.
"Saya berharap baik pelaksana komite,kepala sekolah dan panitia serta dinas pendidikan, digunakan dengan baik tanpa ada penyelewengan atau penyalahgunaan," tegas Adrianus.
Sedangkan menyangkut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar digunakan dengan baik. Untuk membantu para siswa agar bisa menggunakan pendidikan khususnya siswa miskin.
"Kemudian dana lain seperti BLSM yang khusus diperuntukan siswa miskin, bantuan ini hendaknya sampai ke sasaran. Banyak saya dengar orang tua murid, bukan untuk membantu anaknya yang masih sekolah. Tapi setelah keluar dari bank mencairkan dana BLSM malah untuk beli panci dan kuali. Ini sudah penyalahgunaan," kata Adrianus.
Bupati juga mengaku informasi di Landak masih banyak guru yang tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya.
"Saya minta guru mempunyai kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Mau jadi PNS tapi tidak mau melaksanakan tugas. Sebagai PNS kita diikat aturan undang-undang dan kode etik yang harus dipatuhi," tandas Adrianus. (Kun/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015