Pontianak (ANTARA) - Penjabat Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Samuel, meminta media yang ada di kabupaten tersebut untuk menangkal penyebaran hoax dari pemberitaan yang dibuat.
"Kami minta kepada media yang ada di Landak untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberitaan, khususnya dalam menangkal penyebaran hoax," katanya saat melakukan silahturahmi dengan sejumlah media yang ada di Kabupaten Landak, Rabu.
Baca juga: AirPods dapat menyebabkan kanker ganas, Misinformasi
Baca juga: Waspada hoaks tentang COVID-19 masih ada sampai saat ini
Baca juga: Gerilya informasi palsu terkait vaksin COVID-19 pada 2021
Ia mengatakan, media menjadi salah satu corong utama dalam mencegah penyebaran berita Hoaks di tengah masyarakat. Untuk itu, kata Samuel diperlukan komitmen bersama, agar bisa bersama-sama mencegah berita yang tidak jelas dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media.
"Saya berharap kita bersama-sama bisa membangun Landak dan media bisa menyampaikan berbagai informasi dari kegiatan yang di lakukan oleh Pemkab Landak kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui berbagai program yang akan dan telah dilakukan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa propaganda di media sosial menjadi ancaman baru Indonesia. Karena sasarannya besar, mampu mempengaruhi opini secara masal, dan dalam waktu singkat dengan biaya yang murah.
Baca juga: 212 Mart dikabarkan jadi salah satu sponsor Formula E Jakarta? Ini penjelasannya
Baca juga: Menko PMK ingatkan soal hoaks hepatitis akut dikaitkan vaksin COVID-19
Baca juga: Bahar Smith jadi tersangka kasus hoaks
Hoax sebagai alat propaganda , katanya, berdasarkan dari data lebih dari 90 persen mempergunakan sosial media (FB, Twitter, Instagram, Path) sebagai saluran penyebaran beritanya selain situs web mau pun aplikasi chatting (Wharsapp, Line, Telegran) dan hampir setiap hari sehingga bisa mengganggu kerukunan bermasyarakat dan dapat menghambat pembangunan.
"Dalam kesempatan ini,saya mengharapkan media bisa menjadi lapisan pertama dalam pencegahan hoax tersebut. Dari sisi pemerintahan ada pencegahan dan penegakan hukum dan membuat berita kontra hoax melalui pemantauan isu, melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membentuk komumitas antihoax dan koordinasi kementerian lembaga terkait," demikian Samuel.
Baca juga: Pemerintah gelar vaksin paksa pada Februari 2022? Ini faktanya
Baca juga: Indonesia siapkan nuklir hancurkan China? Ini penjelasannya
Baca juga: Kominfo telah identifikasi 1.971 isu hoaks COVID-19 sejak Januari 2020
