Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengharapkan Badan Pusat Statistik menyajikan data akurat untuk penerima tiga kartu sakti (Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar), untuk menghindari polemik dalam penyalurannya.
"Untuk proses penerimaan tiga kartu tersebut, intinya kita dari Pemprov Kalbar sudah siap menerimanya, karena SKPD terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tentu sudah memiliki program sendiri untuk penerapannya. Terlebih setiap dinas tentu sudah mendapatkan acuan prosedur penggunaan kartu-kartu itu dari kementerian," kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Jumat.
Namun, katanya, dalam penyaluran kartu-kartu tersebut pihaknya memerlukan data yang akurat dari masyarakat yang berhak menerimanya. Mengingat sejauh ini, masih ada beberapa program sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum tepat sasaran.
"Untuk itu kita berharap agar BPJS bisa memberikan data yang benar-benar valid agar penyaluran kartu-kartu tersebut bisa tepat sasaran. Saat ini, BPS juga sedang melakukan pendataan ulang, sehingga kita harapkan dari data baru tersebut bisa benar-benar akurat sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.
Yang lebih penting, katanya, untuk mendapatkan data yang akurat terkait kondisi masyarakat, perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai, katanya, ada masyarakat yang mampu namun menyatakan tidak mampu, hanya untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
"Ini yang harus menjadi kesadaran dari masyarakat, jangan sampai mengambil yang bukan haknya," tuturnya.
Christiandy menjelaskan, tiga kartu yang merupakan perwujudan dari bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat tersebut merupakan salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nantinya, seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 - 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak.
Termasuk di dalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan dan KIP juga berlaku bagi para santri usia sekolah yang belajar di pesantren.
"KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal dan dari informasi yang kita dapat, pemerintah telah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 - 21 tahun. Kita harapkan dalam penyalurannya nanti bisa tepat sasaran dan kita akan menggiring hal tersebut," katanya.
Terpisah, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan dalam penyaluran tiga kartu sakti dari pemerintahan Jokowi-JK tersebut, pihaknya akan memantau penyalurannya.
"Kita tinggal menunggu kapan kartu itu dibagikan, dan jika kita sudah menerimanya, maka kita akan memantau penyalurannya, agar tepat sasaran. Ini sudah saya instruksikan kepada setiap dinas terkait, agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat kartu tersebut," tuturnya.
Rusman Ali menambahkan, meski sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jadwal pasti terkait pembagian kartu tersebut, namun pihaknya akan mengikuti mekanisme pembagian dan penggunaannya. Untuk itu, pihaknya akan mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS dengan baik, meskipun penyaluran menjadi tanggung jawab PT. Pos karena MoU dengan pemerintah pusat.
"Kita tunggu sajalah nanti, untuk jadwal pembagiannya. Intinya, kita akan mendukung penuh program pemerintah pusat ini, agar bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kubu Raya," kata Rusman Ali.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Untuk proses penerimaan tiga kartu tersebut, intinya kita dari Pemprov Kalbar sudah siap menerimanya, karena SKPD terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tentu sudah memiliki program sendiri untuk penerapannya. Terlebih setiap dinas tentu sudah mendapatkan acuan prosedur penggunaan kartu-kartu itu dari kementerian," kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Jumat.
Namun, katanya, dalam penyaluran kartu-kartu tersebut pihaknya memerlukan data yang akurat dari masyarakat yang berhak menerimanya. Mengingat sejauh ini, masih ada beberapa program sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum tepat sasaran.
"Untuk itu kita berharap agar BPJS bisa memberikan data yang benar-benar valid agar penyaluran kartu-kartu tersebut bisa tepat sasaran. Saat ini, BPS juga sedang melakukan pendataan ulang, sehingga kita harapkan dari data baru tersebut bisa benar-benar akurat sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.
Yang lebih penting, katanya, untuk mendapatkan data yang akurat terkait kondisi masyarakat, perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai, katanya, ada masyarakat yang mampu namun menyatakan tidak mampu, hanya untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
"Ini yang harus menjadi kesadaran dari masyarakat, jangan sampai mengambil yang bukan haknya," tuturnya.
Christiandy menjelaskan, tiga kartu yang merupakan perwujudan dari bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat tersebut merupakan salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nantinya, seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 - 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak.
Termasuk di dalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan dan KIP juga berlaku bagi para santri usia sekolah yang belajar di pesantren.
"KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal dan dari informasi yang kita dapat, pemerintah telah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 - 21 tahun. Kita harapkan dalam penyalurannya nanti bisa tepat sasaran dan kita akan menggiring hal tersebut," katanya.
Terpisah, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan dalam penyaluran tiga kartu sakti dari pemerintahan Jokowi-JK tersebut, pihaknya akan memantau penyalurannya.
"Kita tinggal menunggu kapan kartu itu dibagikan, dan jika kita sudah menerimanya, maka kita akan memantau penyalurannya, agar tepat sasaran. Ini sudah saya instruksikan kepada setiap dinas terkait, agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat kartu tersebut," tuturnya.
Rusman Ali menambahkan, meski sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jadwal pasti terkait pembagian kartu tersebut, namun pihaknya akan mengikuti mekanisme pembagian dan penggunaannya. Untuk itu, pihaknya akan mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS dengan baik, meskipun penyaluran menjadi tanggung jawab PT. Pos karena MoU dengan pemerintah pusat.
"Kita tunggu sajalah nanti, untuk jadwal pembagiannya. Intinya, kita akan mendukung penuh program pemerintah pusat ini, agar bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kubu Raya," kata Rusman Ali.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015