Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Kalangan DPRD Melawi mempertanyakan masih minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 di kabupaten tersebut.
Komisi B DPRD Melawi menggelar rapat kerja (raker) bersama empat instansi Pemkab Melawi terkait soal serapan APBD serta pelaksanaan proyek fisik di gedung DPRD Melawi, Kamis.
Empat dinas yang diundang yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Inspektorat Melawi.
Ketua komisi B DPRD Melawi, Ardeni mengatakan, rapat yang dilaksanakan kali ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi penggunaan APBD murni tahun 2015. Sebab DPRD Melihat di lapangan ada beberapa pekerjaan yang belum berjalan.
"Kami ini menjalankan tugas sebagai pengawas, kami sudah turun ke lapangan, memang masih banyak pekerjaan yang belum dilaksanakan ada juga yang sudah dikerjakan, terutama yang PL (penunjukan langsung), nah yang belum ini apa alasannya," kata Ardeni.
Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi, juga mempertanyakan hal serupa. Kata dia saat ini sudah memasuki bulan Juni, sehingga waktu yang tersisa tinggal enam bulan kedepan, sementara pekerjaan fisik di lapangan belum ada.
Selain itu Iif mengatakan, Bappeda juga sampai sejauh ini belum menyampaikan KUA PPAS.
"Dan berapa persentase penyerapan anggaran APBD murni kali ini," kata Iif.
Kepala Dinas PU Melawi, Jhon Murkanto mengatakan, sampai dengan saat ini sebagian besar proyek di PU telah dilelang. Ia pun menjelaskan lamanya pelaksanaan proyek tersebut karena ada pembenahan administrasi.
"Yang DAK Jalan ada lima paket dari Rp25 miliar sampai Rp 500 juta sudah dilelang. Sedangkan untuk paket PL di bidang Cipta Karya yang sudah memenuhi persyaratan, juga 20 persen sudah dilaksanakan," katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku setiap perusahaan hanya bisa mendapatkan lima paket. Namun dalam praktiknya selama ini ada beberapa pihak ketiga yang mendapatkan lebih dari itu.
"Nah sekarang ini kita lakukan pembenahan administrasi dulu, sebab ada beberapa perusahaan yang administrasinya masih belum lengkap, nah ini juga yang akhirnya menghambat proses," kata Jhon.
Terkait serapan APBD Melawi 2015, Kepala DPPKAD, Ramdha Suhaimi menerangkan, hingga Kamis pagi persentase penyerapan anggaran khusus belanja dari seluruh SKPD baru mencapai 22 persen. Sedangkan khusus untuk belanja modal baru mencapai 5,23 persen.
"Khusus untuk Belanja di Dinas PU belanja baru mencapai 5,74 persen dan untuk belanja modalnya baru 4,2 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana pada hari dan waktu yang sama di tahun lalu serapan belanja PU hanya 1,38 persen dan belanja modal baru 0,32 persen," jelasnya.
Ramdha menerangkan, untuk KUA PPAS APBD Perubahan Melawi, rencananya baru akan disampaikan pada akhir bulan ini atau awal Juli mendatang. KUA PPAS ini sebenarnya diantarkan ke DPRD setelah LKPJ Bupati.
Kepala Bappeda, Jaya Sutardi menambahkan, terkait KUA dan PPAS, pihaknya masih mengumpulkan data dari seluruh SKPD dimana data tersebut baru akan terkumpul pada akhir Juni ini.
"Awal Juli baru bisa dibahas bersama dewan," katanya. (Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Komisi B DPRD Melawi menggelar rapat kerja (raker) bersama empat instansi Pemkab Melawi terkait soal serapan APBD serta pelaksanaan proyek fisik di gedung DPRD Melawi, Kamis.
Empat dinas yang diundang yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Inspektorat Melawi.
Ketua komisi B DPRD Melawi, Ardeni mengatakan, rapat yang dilaksanakan kali ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi penggunaan APBD murni tahun 2015. Sebab DPRD Melihat di lapangan ada beberapa pekerjaan yang belum berjalan.
"Kami ini menjalankan tugas sebagai pengawas, kami sudah turun ke lapangan, memang masih banyak pekerjaan yang belum dilaksanakan ada juga yang sudah dikerjakan, terutama yang PL (penunjukan langsung), nah yang belum ini apa alasannya," kata Ardeni.
Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi, juga mempertanyakan hal serupa. Kata dia saat ini sudah memasuki bulan Juni, sehingga waktu yang tersisa tinggal enam bulan kedepan, sementara pekerjaan fisik di lapangan belum ada.
Selain itu Iif mengatakan, Bappeda juga sampai sejauh ini belum menyampaikan KUA PPAS.
"Dan berapa persentase penyerapan anggaran APBD murni kali ini," kata Iif.
Kepala Dinas PU Melawi, Jhon Murkanto mengatakan, sampai dengan saat ini sebagian besar proyek di PU telah dilelang. Ia pun menjelaskan lamanya pelaksanaan proyek tersebut karena ada pembenahan administrasi.
"Yang DAK Jalan ada lima paket dari Rp25 miliar sampai Rp 500 juta sudah dilelang. Sedangkan untuk paket PL di bidang Cipta Karya yang sudah memenuhi persyaratan, juga 20 persen sudah dilaksanakan," katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku setiap perusahaan hanya bisa mendapatkan lima paket. Namun dalam praktiknya selama ini ada beberapa pihak ketiga yang mendapatkan lebih dari itu.
"Nah sekarang ini kita lakukan pembenahan administrasi dulu, sebab ada beberapa perusahaan yang administrasinya masih belum lengkap, nah ini juga yang akhirnya menghambat proses," kata Jhon.
Terkait serapan APBD Melawi 2015, Kepala DPPKAD, Ramdha Suhaimi menerangkan, hingga Kamis pagi persentase penyerapan anggaran khusus belanja dari seluruh SKPD baru mencapai 22 persen. Sedangkan khusus untuk belanja modal baru mencapai 5,23 persen.
"Khusus untuk Belanja di Dinas PU belanja baru mencapai 5,74 persen dan untuk belanja modalnya baru 4,2 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana pada hari dan waktu yang sama di tahun lalu serapan belanja PU hanya 1,38 persen dan belanja modal baru 0,32 persen," jelasnya.
Ramdha menerangkan, untuk KUA PPAS APBD Perubahan Melawi, rencananya baru akan disampaikan pada akhir bulan ini atau awal Juli mendatang. KUA PPAS ini sebenarnya diantarkan ke DPRD setelah LKPJ Bupati.
Kepala Bappeda, Jaya Sutardi menambahkan, terkait KUA dan PPAS, pihaknya masih mengumpulkan data dari seluruh SKPD dimana data tersebut baru akan terkumpul pada akhir Juni ini.
"Awal Juli baru bisa dibahas bersama dewan," katanya. (Ekos/N005)
Editor : Catur Ujianto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015