Jakarta (Antara Kalbar) - Penghapusan dana bantuan sosial (bansos) untuk keperluan pemberdayaan rakyat kecil dalam RAPBN 2016 dinilai berpotensi menyakiti rasa keadilan, kata Direktur Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar.
Irsyad Muchtar di Jakarta, Selasa, mengatakan masyarakat khususnya mereka yang bergerak pada sektor UMKM masih memerlukan subsidi dalam bentuk bansos.
"Di banyak negara lain dana-dana subsidi dalam bentuk semacam bansos tetap diberikan meskipun di negara maju sekalipun," katanya.
Hal itu karena, menurut dia, pemberdayaan bukan melulu cukup dalam bentuk pelatihan namun juga penyediaan fasilitas pendukung hingga pendampingan.
Apalagi bagi calon wirausaha pemula dan pelaku usaha mikro agar bisa memulai usaha dan menaikkan kelas usahanya.
Ia berpendapat, dana bansos yang dihapus atau dialihkan untuk fokus hanya kepentingan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta ditutup kerannya untuk peran pemberdayaan dan stimulasi ekonomi bukan cara yang baik.
Pengalihan subsidi misalnya ke suku bunga perbankan meskipun untuk program KUR juga dinilainya tidak tepat sasaran karena justru memberikan dana subsidi tersebut kepada bank sementara UMKM terkendala persyaratan ketika akan mengakses bank.
"Cara-cara seperti ini yang menyakiti rasa keadilan karena masyarakat kita masih butuh dana bansos sebagai salah satu katup pengaman," katanya. Kekhawatiran penggunaan dana bansos yang disimpangkan menurut dia tidak beralasan.
Sebab jika alasannya hanya karena rawan penyimpangan maka bukan berarti dana bansos lantas dihapuskan namun seharusnya diawasi lebih ketat penggunaannya dan diperkuat upaya penegakan hukum di dalamnya.
Dalam penetapan angka/kebijakan RAPBN 2016 dan penyederhanaan Program Dana Belanja Bansos dalam RAPBN 2016, Presiden Jokowi menginginkan agar Bansos 2016 ditata dan lebih difokuskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan angka kemiskinan.
Hal itu juga telah disepakati sebagai hasil sidang kabinet paripurna pada 8 Agustus 2015. Salah satu dampaknya, misalnya, program pemberian dana bantuan modal awal bagi calon wirausaha baru, tempat praktik keterampilan usaha, revitalisasi pasar tradisional, dan beberapa program terkait bansos dihapuskan dari mata anggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Irsyad Muchtar di Jakarta, Selasa, mengatakan masyarakat khususnya mereka yang bergerak pada sektor UMKM masih memerlukan subsidi dalam bentuk bansos.
"Di banyak negara lain dana-dana subsidi dalam bentuk semacam bansos tetap diberikan meskipun di negara maju sekalipun," katanya.
Hal itu karena, menurut dia, pemberdayaan bukan melulu cukup dalam bentuk pelatihan namun juga penyediaan fasilitas pendukung hingga pendampingan.
Apalagi bagi calon wirausaha pemula dan pelaku usaha mikro agar bisa memulai usaha dan menaikkan kelas usahanya.
Ia berpendapat, dana bansos yang dihapus atau dialihkan untuk fokus hanya kepentingan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta ditutup kerannya untuk peran pemberdayaan dan stimulasi ekonomi bukan cara yang baik.
Pengalihan subsidi misalnya ke suku bunga perbankan meskipun untuk program KUR juga dinilainya tidak tepat sasaran karena justru memberikan dana subsidi tersebut kepada bank sementara UMKM terkendala persyaratan ketika akan mengakses bank.
"Cara-cara seperti ini yang menyakiti rasa keadilan karena masyarakat kita masih butuh dana bansos sebagai salah satu katup pengaman," katanya. Kekhawatiran penggunaan dana bansos yang disimpangkan menurut dia tidak beralasan.
Sebab jika alasannya hanya karena rawan penyimpangan maka bukan berarti dana bansos lantas dihapuskan namun seharusnya diawasi lebih ketat penggunaannya dan diperkuat upaya penegakan hukum di dalamnya.
Dalam penetapan angka/kebijakan RAPBN 2016 dan penyederhanaan Program Dana Belanja Bansos dalam RAPBN 2016, Presiden Jokowi menginginkan agar Bansos 2016 ditata dan lebih difokuskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan angka kemiskinan.
Hal itu juga telah disepakati sebagai hasil sidang kabinet paripurna pada 8 Agustus 2015. Salah satu dampaknya, misalnya, program pemberian dana bantuan modal awal bagi calon wirausaha baru, tempat praktik keterampilan usaha, revitalisasi pasar tradisional, dan beberapa program terkait bansos dihapuskan dari mata anggaran.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015