Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyarankan setiap pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi yang dipimpinnya untuk mulai melakukan pengadaan mobil dinas untuk camat.
"Camat sudah seharusnya dikasih mobil Dinas, minimal jenis Avanza. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja camat agar bisa lebih mudah memantau daerah yang dipimpinnya," kata Cornelis saat memimpin Rapat Kerja Pemerintahan di Kabupaten Ketapang, Jumat.
Pada kesempatan itu dia juga menegaskan agar para pejabat di Kalimantan Barat membayar pajak mobil dinas yang dipakai serta tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar tersebut,
"Mobil dinas pajaknya dibayar, mobil dinas, motor dinas jangan dijadikan taksi, kita harus memberi contoh yang baik, kita ini jadi contoh jadi teladan bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut Gubernur, kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil seharusnya digunakan sesuai peruntukannya.
"Untuk anak kita pun mobil dinas tidak boleh, mobil dinas itu untuk kita, untuk urusan dinas, kalau tidak dipakai ya parkir di rumah dinas," katanya.
Di samping itu orang nomor satu di Kalbar juga meminta jajaran pemerintah supaya waspada terhadap ancaman teroris, karena Ketapang ini termasuk daerah terbuka.
Cornelis mengingatkan kalau ada masalah dengan realisasi anggaran (APBD) bisa minta pendampingan Polri dan Kejaksaan, karena kalau realisasi anggaran tidak maksimal berpengaruh pada daya ungkit ekonomi masyarakat.
"Begitu juga negara akan rugi karena sesuatu yang harusnya dibangun tapi tidak dibangun akibat realisasi anggaran tidak optimal," katanya.
(KR-RDO/F003)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Camat sudah seharusnya dikasih mobil Dinas, minimal jenis Avanza. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja camat agar bisa lebih mudah memantau daerah yang dipimpinnya," kata Cornelis saat memimpin Rapat Kerja Pemerintahan di Kabupaten Ketapang, Jumat.
Pada kesempatan itu dia juga menegaskan agar para pejabat di Kalimantan Barat membayar pajak mobil dinas yang dipakai serta tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar tersebut,
"Mobil dinas pajaknya dibayar, mobil dinas, motor dinas jangan dijadikan taksi, kita harus memberi contoh yang baik, kita ini jadi contoh jadi teladan bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut Gubernur, kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil seharusnya digunakan sesuai peruntukannya.
"Untuk anak kita pun mobil dinas tidak boleh, mobil dinas itu untuk kita, untuk urusan dinas, kalau tidak dipakai ya parkir di rumah dinas," katanya.
Di samping itu orang nomor satu di Kalbar juga meminta jajaran pemerintah supaya waspada terhadap ancaman teroris, karena Ketapang ini termasuk daerah terbuka.
Cornelis mengingatkan kalau ada masalah dengan realisasi anggaran (APBD) bisa minta pendampingan Polri dan Kejaksaan, karena kalau realisasi anggaran tidak maksimal berpengaruh pada daya ungkit ekonomi masyarakat.
"Begitu juga negara akan rugi karena sesuatu yang harusnya dibangun tapi tidak dibangun akibat realisasi anggaran tidak optimal," katanya.
(KR-RDO/F003)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015