Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Ekonomi Kalimantan Barat, Prof. Eddy Suratman mengharapkan kegiatan Kongres ke-3 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Afebi) dapat memberikan kontribusi besar dalam kebijakan ekonomi pemerintah.
"Dalam kongres itu akan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dari seluruh Universitas di Indonesia. Jadi, nantinya dalam kongres itu akan dibuat semacam regulasi dan rekomendasi terhadap kebijakan ekonomi untuk pemerintah," katanya di Pontianak, Selasa.
Dia berharap dari regulasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Afebi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia dan Kalimantan Barat pada umumnya.
Eddy mencontohkan pada kongres pertama dan kedua, rekomendasi dan regulasi yang dikeluarkan dari kongres Afebi memberikan dampak pada kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, dimana Afebi meminta agar pemerintah bisa lebih banyak mengalokasikan dana APBN ke daerah dibandingkan di pusat.
"Namun, hasil kebijakan itu baru dirasakan di tahun depan. Di mana porsi APBN senilai Rp872 triliun untuk daerah dalam dana perimbangan, kemudian anggaran sebesar Rp870 triliun untuk kementerian lembaga," tuturnya.
Hasilnya lainnya, tambah dia, ketika pemerintah mengalami kondisi sulit yakni pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah Jokowi-JK mengundang para dekan dari Fakultas ekonomi yang tergabung dalam asosiasi ini untuk mendapatkan masukan.
Sehingga dari masukan yang didengar itu, pemerintah pun mengeluarkan beberapa paket kebijakan. Mulai dari satu hingga empat. Tentunya rekomendasi yang diberikan itu berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan.
Selain itupun, dalam kongres itu juga bisa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah meningkatkan pembangunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hanya saja, Eddy menilai rekomendasi itu sifatnya tidak eksplisit.
"Saya rasa pemerintah pusat saat ini sudah serius untuk melakukan pengembangan di daerah perbatasan, seperti Kalimantan Barat. Tinggal bagaimana kita mendorong hal itu agar bisa segera terlaksana dengan baik, karena sebagian dari program itu sudah ada di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, namun tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak didorong oleh pihak terkait," kata Eddy yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dalam kongres itu akan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dari seluruh Universitas di Indonesia. Jadi, nantinya dalam kongres itu akan dibuat semacam regulasi dan rekomendasi terhadap kebijakan ekonomi untuk pemerintah," katanya di Pontianak, Selasa.
Dia berharap dari regulasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Afebi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia dan Kalimantan Barat pada umumnya.
Eddy mencontohkan pada kongres pertama dan kedua, rekomendasi dan regulasi yang dikeluarkan dari kongres Afebi memberikan dampak pada kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, dimana Afebi meminta agar pemerintah bisa lebih banyak mengalokasikan dana APBN ke daerah dibandingkan di pusat.
"Namun, hasil kebijakan itu baru dirasakan di tahun depan. Di mana porsi APBN senilai Rp872 triliun untuk daerah dalam dana perimbangan, kemudian anggaran sebesar Rp870 triliun untuk kementerian lembaga," tuturnya.
Hasilnya lainnya, tambah dia, ketika pemerintah mengalami kondisi sulit yakni pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah Jokowi-JK mengundang para dekan dari Fakultas ekonomi yang tergabung dalam asosiasi ini untuk mendapatkan masukan.
Sehingga dari masukan yang didengar itu, pemerintah pun mengeluarkan beberapa paket kebijakan. Mulai dari satu hingga empat. Tentunya rekomendasi yang diberikan itu berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan.
Selain itupun, dalam kongres itu juga bisa memberikan rekomendasi terhadap pemerintah meningkatkan pembangunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hanya saja, Eddy menilai rekomendasi itu sifatnya tidak eksplisit.
"Saya rasa pemerintah pusat saat ini sudah serius untuk melakukan pengembangan di daerah perbatasan, seperti Kalimantan Barat. Tinggal bagaimana kita mendorong hal itu agar bisa segera terlaksana dengan baik, karena sebagian dari program itu sudah ada di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, namun tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak didorong oleh pihak terkait," kata Eddy yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015