Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono mengungkapkan rencana Pemkab Melawi untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tahun depan.
"Pilkades akan kita gelar serentak, terutama untuk desa-desa yang memang sudah habis masa jabatan kepala desanya," katanya saat ditemui di DPRD Melawi, Jumat.
Ivo mengatakan, untuk anggaran pilkades, sesuai dengan amanah undang-undang desa, nantinya akan dianggarkan melalui APBD. Jadi anggaran disiapkan langsung oleh Pemkab Melawi.
"Saya dengar dari BPMPD cukup banyak desa yang habis masa jabatan kadesnya. Maklum sudah dua tahun ini kita menunda pelaksanaan pilkades, dimana tahun lalu terhambat karena penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dan tahun ini kita juga fokus pada penyelenggaraan pilkada. Jadi semua serentak pada tahun depan," jelasnya.
Dalam Raperda yang disahkan oleh DPRD Melawi, juga terdapat Raperda tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan serta sebaliknya. Menurut Ivo Raperda ini untuk mengakomodir berbagai keinginan masyarakat dari berbagai wilayah di Melawi yang mengusulkan pemekaran desa.
"Perda ini nantinya akan mengatur soal pemekaran desa. Hanya sekarang memang prosesnya agak lama, karena nanti akan ada desa percobaan. Jadi tak bisa serta merta," katanya.
Untuk pemekaran tersebut, kata Ivo Pemkab ke depannya akan membentuk tim khusus yang akan melihat kelayakan dari usulan pemekaran desa. Karena untuk membentuk desa baru, mesti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari jumlah penduduk, kondisi geografis, serta berbagai rekomendasi lainnya.
(Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pilkades akan kita gelar serentak, terutama untuk desa-desa yang memang sudah habis masa jabatan kepala desanya," katanya saat ditemui di DPRD Melawi, Jumat.
Ivo mengatakan, untuk anggaran pilkades, sesuai dengan amanah undang-undang desa, nantinya akan dianggarkan melalui APBD. Jadi anggaran disiapkan langsung oleh Pemkab Melawi.
"Saya dengar dari BPMPD cukup banyak desa yang habis masa jabatan kadesnya. Maklum sudah dua tahun ini kita menunda pelaksanaan pilkades, dimana tahun lalu terhambat karena penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dan tahun ini kita juga fokus pada penyelenggaraan pilkada. Jadi semua serentak pada tahun depan," jelasnya.
Dalam Raperda yang disahkan oleh DPRD Melawi, juga terdapat Raperda tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan serta sebaliknya. Menurut Ivo Raperda ini untuk mengakomodir berbagai keinginan masyarakat dari berbagai wilayah di Melawi yang mengusulkan pemekaran desa.
"Perda ini nantinya akan mengatur soal pemekaran desa. Hanya sekarang memang prosesnya agak lama, karena nanti akan ada desa percobaan. Jadi tak bisa serta merta," katanya.
Untuk pemekaran tersebut, kata Ivo Pemkab ke depannya akan membentuk tim khusus yang akan melihat kelayakan dari usulan pemekaran desa. Karena untuk membentuk desa baru, mesti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari jumlah penduduk, kondisi geografis, serta berbagai rekomendasi lainnya.
(Ekos/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015