Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis melantik enam pasang bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2015 secara bersamaan di kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Rabu.
"Hari ini kita melakukan proses pelantikan untuk enam pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih, hasil Pilkada 9 Desember 2015. Kita patut bersyukur karena dari mulai proses pemilihan sampai pelantikan ini bisa berjalan lancar dan kondusif dan tidak ada kerusuhan di Kalbar ini," kata Cornelis.
Dia mengatakan, dari hasil pilkada 9 Desember 2015 tersebut, di Kalbar ada tujuh daerah yang melakukan proses pemilihan, yaitu Kabupaten Ketapang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas.
Namun, pada pelantikan hari ini, baru ada enam pasang Bupati dan wakil bupati yang dilantik, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Suprapto, Bupati Sekadau, Rupinus dan Aloysius, Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno dan Askiman, Bupati Melawi, Panji dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, Bupati Kapuas Hulu, Abang M. Nasir dan Antonius L.A. Pamero, serta Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dan Agustinus Naon.
"Sementara itu untuk pasangan Bupati dan wakil bupati Sambas, Atbah-Hairiah belum bisa dilakukan proses pelantikan, karena jabatan bupati sebelumnya masih belum habis sehingga kita tidak bisa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
Untuk proses pelantikan bupati Sambas tersebut, kata Cornelis akan dilaksanakan pada bulan Juni.
Pelantikan di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar dan dilakukan oleh Gubernur Kalbar itu, lanjutnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang mana pelantikannya dilakukan oleh Gubernur di ibukota provinsi.
"Dalam UU itu menyebutkan, pelantikan dilaksanakan oleh Gubernur di ibukota provinsi, serta tidak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah satu hari pun. Ini sudah keputusan finalnya," tuturnya.
Cornelis juga berpesan, kepada para bupati dan wakil bupati yang telah dilantik untuk bisa langsung bekerja didarahnya masing-masing setelah proses pelantikan hari ini.
"Masyarakat sudah menunggu janji-janji anda, jadi silahkan jalankan semua janji saat kampanye itu," katanya.
Dalam pross pelantikan tersebut, sebanyak 700 personil diterjunkan di kantor Gubernur Kalbar.
"Awalnya ada 591 personil yang diturunkan dalam proses pelantikan ini, namun pada hari H, kita menurunkan 700 personil, dimana hal ini kami maksudkan agar memberi lebih rasa aman dan menyukseskan pelantikan," kata Kabag Ops Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha.
Selain mengunakan alat pendeteksi metal detector petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan setiap tamu yang masuk ke lobi kantor Gubernur.
"Ini memang SOP pengamanan yang kami berikan dalam pengamanan acara pelantikan ini, jadi kami minta maaf kalau ada tamu yang keberatan dengan pemeriksaan yang kita lakukan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Hari ini kita melakukan proses pelantikan untuk enam pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih, hasil Pilkada 9 Desember 2015. Kita patut bersyukur karena dari mulai proses pemilihan sampai pelantikan ini bisa berjalan lancar dan kondusif dan tidak ada kerusuhan di Kalbar ini," kata Cornelis.
Dia mengatakan, dari hasil pilkada 9 Desember 2015 tersebut, di Kalbar ada tujuh daerah yang melakukan proses pemilihan, yaitu Kabupaten Ketapang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas.
Namun, pada pelantikan hari ini, baru ada enam pasang Bupati dan wakil bupati yang dilantik, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Suprapto, Bupati Sekadau, Rupinus dan Aloysius, Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno dan Askiman, Bupati Melawi, Panji dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, Bupati Kapuas Hulu, Abang M. Nasir dan Antonius L.A. Pamero, serta Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dan Agustinus Naon.
"Sementara itu untuk pasangan Bupati dan wakil bupati Sambas, Atbah-Hairiah belum bisa dilakukan proses pelantikan, karena jabatan bupati sebelumnya masih belum habis sehingga kita tidak bisa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
Untuk proses pelantikan bupati Sambas tersebut, kata Cornelis akan dilaksanakan pada bulan Juni.
Pelantikan di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar dan dilakukan oleh Gubernur Kalbar itu, lanjutnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang mana pelantikannya dilakukan oleh Gubernur di ibukota provinsi.
"Dalam UU itu menyebutkan, pelantikan dilaksanakan oleh Gubernur di ibukota provinsi, serta tidak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah satu hari pun. Ini sudah keputusan finalnya," tuturnya.
Cornelis juga berpesan, kepada para bupati dan wakil bupati yang telah dilantik untuk bisa langsung bekerja didarahnya masing-masing setelah proses pelantikan hari ini.
"Masyarakat sudah menunggu janji-janji anda, jadi silahkan jalankan semua janji saat kampanye itu," katanya.
Dalam pross pelantikan tersebut, sebanyak 700 personil diterjunkan di kantor Gubernur Kalbar.
"Awalnya ada 591 personil yang diturunkan dalam proses pelantikan ini, namun pada hari H, kita menurunkan 700 personil, dimana hal ini kami maksudkan agar memberi lebih rasa aman dan menyukseskan pelantikan," kata Kabag Ops Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha.
Selain mengunakan alat pendeteksi metal detector petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan setiap tamu yang masuk ke lobi kantor Gubernur.
"Ini memang SOP pengamanan yang kami berikan dalam pengamanan acara pelantikan ini, jadi kami minta maaf kalau ada tamu yang keberatan dengan pemeriksaan yang kita lakukan," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016