Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta kepada setiap kepala Lapas yang ada di provinsi itu untuk meningkatkan keamanan masing-masing menyusul masuknya terpidana terorisme dan narkoba pada beberapa lapas di Kalbar.
"Dengan masuknya terpidana terorisme dan semakin banyaknya terpidana narkoba ke Lembaga pemasyarakatan, menjadi permasalahan keamanan baru jika tidak diawasi ketat. Untuk itu, saya mencoba mengingatkan kepada kepala lapas agar berhati-hati, khususnya dengan narapidana teroris yang ditempatkan di salah satu lapas di Pontianak," kata Cornelis di Pontianak, Kamis.
Meski demikian, dirinya juga mengingatkan agar para penjaga lapas untuk tetap menjaga Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan. "Jalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dengan baik. Jangan terlibat pelanggaran hukum, jangan sewenang-wenang di lapas, karena Tuhan bisa marah dengan kelakuan kita yang suka semena-mena, apalagi terhadap sesama," tuturnya.
Selain itu, dirinya meminta supaya Pejabat Departemen non departemen di Kalimantan Barat untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat, terkait permasalahan dalam tugas maupun pelaksanaan tugas selama di Kalimantan Barat, sehingga adanya kesinkronan dalam menjalankan tugas.
Cornelis mengaku merasa terbantu dengan adanya koordinasi dengan instansi vertikal, baik departemen maupun non departemen yang ada di Kalimantan Barat, termasuk Kepala Kantor Perwakilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
"Saya merasa terbantu, mudahan yang baru tidak bermental feodal amtenar, saya ini kelompok kaum proletar. Jika ada persoalan hubungi jika tidak ada menghubungi berarti tugas dianggap lancar tidak ada masalah," kata Cornelis.
Dia juga mengharapkan koordinasi dengan baik dari Kakanwil Menkumham yang baru di Kalbar agar mengingatkan pegawainya untuk tidak mau dibayar oleh LSM, untuk membocorkan rahasia kantor sendiri, sehingga tidak menjadi persoalan yang tidak perlu.
Selain itu, Cornelis juga meminta agar tetap memperhatikan persoalan di dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Kalimantan Barat, jangan sampai ada persoalan hukum baru timbul seperti bebasnya keluar masuk narkoba ke dalam lapas.
"Demikian juga masalah perbatasan agar diperketat keluar masuk barang dan orang. Bekerjalah sesuai undang-undang yang berlaku dan turunannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Dengan masuknya terpidana terorisme dan semakin banyaknya terpidana narkoba ke Lembaga pemasyarakatan, menjadi permasalahan keamanan baru jika tidak diawasi ketat. Untuk itu, saya mencoba mengingatkan kepada kepala lapas agar berhati-hati, khususnya dengan narapidana teroris yang ditempatkan di salah satu lapas di Pontianak," kata Cornelis di Pontianak, Kamis.
Meski demikian, dirinya juga mengingatkan agar para penjaga lapas untuk tetap menjaga Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan. "Jalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dengan baik. Jangan terlibat pelanggaran hukum, jangan sewenang-wenang di lapas, karena Tuhan bisa marah dengan kelakuan kita yang suka semena-mena, apalagi terhadap sesama," tuturnya.
Selain itu, dirinya meminta supaya Pejabat Departemen non departemen di Kalimantan Barat untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat, terkait permasalahan dalam tugas maupun pelaksanaan tugas selama di Kalimantan Barat, sehingga adanya kesinkronan dalam menjalankan tugas.
Cornelis mengaku merasa terbantu dengan adanya koordinasi dengan instansi vertikal, baik departemen maupun non departemen yang ada di Kalimantan Barat, termasuk Kepala Kantor Perwakilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
"Saya merasa terbantu, mudahan yang baru tidak bermental feodal amtenar, saya ini kelompok kaum proletar. Jika ada persoalan hubungi jika tidak ada menghubungi berarti tugas dianggap lancar tidak ada masalah," kata Cornelis.
Dia juga mengharapkan koordinasi dengan baik dari Kakanwil Menkumham yang baru di Kalbar agar mengingatkan pegawainya untuk tidak mau dibayar oleh LSM, untuk membocorkan rahasia kantor sendiri, sehingga tidak menjadi persoalan yang tidak perlu.
Selain itu, Cornelis juga meminta agar tetap memperhatikan persoalan di dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Kalimantan Barat, jangan sampai ada persoalan hukum baru timbul seperti bebasnya keluar masuk narkoba ke dalam lapas.
"Demikian juga masalah perbatasan agar diperketat keluar masuk barang dan orang. Bekerjalah sesuai undang-undang yang berlaku dan turunannya," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016