Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Sambas Hairiah menyatakan seluruh aparatur sipil negara hendaknya memperhatikan soal kearsipan karena arsip adalah jantungnya dari pemerintahan.
"Contohnya hasil pemeriksaan, banyak kendala daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian karena terbentur pada masalah aset. Kalau kita berbicara aset, intinya karena arsip tidak terhimpun dan terkelola dengan baik. Dengan hal itu arsip harus menjadi perhatian," ujarnya saat Bimbingan teknis Pengelolaan arsip dinamis aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, di Sambas, Kamis.
Hairiah menjelaskan setiap ASN yang mengurus tata usaha surat menyurat memiliki paradigma pemikiran yang sama tentang pentingnya arsip dan menjadi pelopor menciptakan publik opini tentang pentingnya arsip.
"Memang sudah saatnya kita menerapkan teknologi untuk pengelolaan arsip," katanya.
Ditambahkannya, sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip "good governance" dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Terutama dikaitkan dengan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
"Arsip itu tulang punggung bagi manajemen pemerintahan yang berorientasi kepada peningkatan mutu pelayanan publik untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat perlu senantiasa dikontrol," katanya.
Karena setiap apa yang dilakukan lembaga negara dan badan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, kata dia lagi.
Sesuai pernyataan Sir Arthur Dougthy, 1924, ungkap Hairiah tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.
"Harapan saya dengan bimtek kearsipan ini, dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang etis, bersih, berdisiplin, profesional, produktif dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dapat terwujud dengan adanya bimtek ini," katanya.
Dia menambahkan, dengan bimtek tersebut, membentuk pemahaman di dalam setiap aparatur Pemkab Sambas arti pentingnya pengelolaan arsip atau dokumen bagi pemerintah dalam era otonomi daerah.
Sementara itu Kepala BPKD Provinsi Kalbar Ignasius yang hadir dalam Bimtek mengatakan arsip menjadi sangat berarti ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.
"Masalah aset adalah salah satu pembuktian bahwa arsip sangat diperlukan, saya yakin jika dulu arsip itu dikelola dengan baik, permasalahan aset tidak akan selarut ini," ujar.
Ignasius berharap pengelolaan arsip harus benar-benar dipilah dengan baik, mana arsip yang benar-benar dinamis aktif, maupun arsip statis dan lainnya.
"Pengelolaan arsip yang baik, tidak diperlukan waktu lama dalam pencapaiannya ketika diperlukan. Namun ditemukan di beberapa daerah kabupaten kota, terdapat kondisi tidak ada satupun kearsipan, ini harus menjadi perhatian bersama," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Contohnya hasil pemeriksaan, banyak kendala daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian karena terbentur pada masalah aset. Kalau kita berbicara aset, intinya karena arsip tidak terhimpun dan terkelola dengan baik. Dengan hal itu arsip harus menjadi perhatian," ujarnya saat Bimbingan teknis Pengelolaan arsip dinamis aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, di Sambas, Kamis.
Hairiah menjelaskan setiap ASN yang mengurus tata usaha surat menyurat memiliki paradigma pemikiran yang sama tentang pentingnya arsip dan menjadi pelopor menciptakan publik opini tentang pentingnya arsip.
"Memang sudah saatnya kita menerapkan teknologi untuk pengelolaan arsip," katanya.
Ditambahkannya, sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip "good governance" dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Terutama dikaitkan dengan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
"Arsip itu tulang punggung bagi manajemen pemerintahan yang berorientasi kepada peningkatan mutu pelayanan publik untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat perlu senantiasa dikontrol," katanya.
Karena setiap apa yang dilakukan lembaga negara dan badan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, kata dia lagi.
Sesuai pernyataan Sir Arthur Dougthy, 1924, ungkap Hairiah tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.
"Harapan saya dengan bimtek kearsipan ini, dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang etis, bersih, berdisiplin, profesional, produktif dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dapat terwujud dengan adanya bimtek ini," katanya.
Dia menambahkan, dengan bimtek tersebut, membentuk pemahaman di dalam setiap aparatur Pemkab Sambas arti pentingnya pengelolaan arsip atau dokumen bagi pemerintah dalam era otonomi daerah.
Sementara itu Kepala BPKD Provinsi Kalbar Ignasius yang hadir dalam Bimtek mengatakan arsip menjadi sangat berarti ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.
"Masalah aset adalah salah satu pembuktian bahwa arsip sangat diperlukan, saya yakin jika dulu arsip itu dikelola dengan baik, permasalahan aset tidak akan selarut ini," ujar.
Ignasius berharap pengelolaan arsip harus benar-benar dipilah dengan baik, mana arsip yang benar-benar dinamis aktif, maupun arsip statis dan lainnya.
"Pengelolaan arsip yang baik, tidak diperlukan waktu lama dalam pencapaiannya ketika diperlukan. Namun ditemukan di beberapa daerah kabupaten kota, terdapat kondisi tidak ada satupun kearsipan, ini harus menjadi perhatian bersama," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016