Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kota Pontianak Herman Hofi Munawar mengatakan rencana pemangkasan anggaran akan berdampak signifikan bagi daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jumlah anggaran belanja yang dipangkas pemerintah pusat mencapai Rp133,8 triliun dan pemangkasan terdiri dari anggaran belanja kementerian, lembaga sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Dampaknya akan terasa di daerah," ucap politisi PPP itu di Pontianak, Sabtu.
Seharusnya, lanjut dia, pemangkasan itu tidak untuk pos-pos yang berdampak pada sektor pembangunan di daerah.
Namun justru pemangkasan yang terjadi di sektor pos yang berdampak langsung pada pembangunan di daerah.
Investasi pemerintah yang berkurang ini jelas Herman akan berdampak pada sektor investasi swasta.
Dengan demikian, ujar dia, pertumbuhan ekonomi daerah akan terganggu yang berarti akan mempengaruhi pendapatan masyarakat.
"Ekonomi jadi lesu, daya beli masyarakat akan semakin menurun," ujar dia.
Lebih khusus lagi angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan semakin membengkak. Dengan adanya kebijakan pusat ini, menurut Herman, Pontianak harus berbenah.
Tim ekonomi Pemkot perlu segera melakukan kajian matang untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang dapat meminimalisir dampak terhadap pemangkasan ini.
"Pemkot harus segera membahas perubahan atas APBD, untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan menentukan langkah untuk mendorong tumbuhnya investasi swasta yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah," katanya.
Ia menambahkan, bagaimana Pemkot Pontianak membuka seluas-luasnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Stop belanja yang tidak relevan secara langsung terhadap kepentingan masyarakat, terus melakukan kajian pada potensi pendapatan baik pajak maupun retribusi," kata dia.
(KR-DDI/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Jumlah anggaran belanja yang dipangkas pemerintah pusat mencapai Rp133,8 triliun dan pemangkasan terdiri dari anggaran belanja kementerian, lembaga sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Dampaknya akan terasa di daerah," ucap politisi PPP itu di Pontianak, Sabtu.
Seharusnya, lanjut dia, pemangkasan itu tidak untuk pos-pos yang berdampak pada sektor pembangunan di daerah.
Namun justru pemangkasan yang terjadi di sektor pos yang berdampak langsung pada pembangunan di daerah.
Investasi pemerintah yang berkurang ini jelas Herman akan berdampak pada sektor investasi swasta.
Dengan demikian, ujar dia, pertumbuhan ekonomi daerah akan terganggu yang berarti akan mempengaruhi pendapatan masyarakat.
"Ekonomi jadi lesu, daya beli masyarakat akan semakin menurun," ujar dia.
Lebih khusus lagi angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan semakin membengkak. Dengan adanya kebijakan pusat ini, menurut Herman, Pontianak harus berbenah.
Tim ekonomi Pemkot perlu segera melakukan kajian matang untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang dapat meminimalisir dampak terhadap pemangkasan ini.
"Pemkot harus segera membahas perubahan atas APBD, untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan menentukan langkah untuk mendorong tumbuhnya investasi swasta yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah," katanya.
Ia menambahkan, bagaimana Pemkot Pontianak membuka seluas-luasnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Stop belanja yang tidak relevan secara langsung terhadap kepentingan masyarakat, terus melakukan kajian pada potensi pendapatan baik pajak maupun retribusi," kata dia.
(KR-DDI/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016