Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Balikpapan Akhmad Muhari mengatakan mayoritas laporan yang masuk ke lembanganya terkait dengan tender proyek pemerintah.
"Saat ini kami sedang memproses laporan soal tender proyek di Kapuas Hulu," kata Muhari saat diseminasi pengawasan perjanjian kemitraan di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan sebagian besar laporan kasus persaingan tidak sehat di Kalbar yang masuk dan diproses telah mendapat putusan inkrah dan terbukti dinyatakan bersalah.
Terkait fokus KPPU ia mengatakan pihaknya sedang bergerak di sektor usaha ayam ternak dan perkebunan sawit. Menurutnya kedua hal tersebut sedang dan akan dilakukan penyelidikan.
"Untuk di sektor perkebunan sawit di Kalbar memang belum ada laporan soal persaingan tidak sehat. Namun kami melihat ada lemahnya posisi tawar petani terhadap perusahaan dalam hal harga. Itu akan kami teliti dan selidiki," tuturnya.
Dikatakannya ada wacana untuk membentuk KPPU di Kalbar sehingga kasus yang terjadi di provinsi itu tidak perlu lagi ditangani KPPU Perwakilan Balikpapan. Menurutnya Pemrov Kalbar pun menyambut baik wacana itu.
"Target kami tahun depan KPPU Kalbar sudah ada. Baik Gubernur dan KPPU RI sendiri sudah memiliki visi sama akan hadirnya KPPU di Kalbar. Kami yakin dengan adanya KPPU Kalbar akan memperpendek dan mempermudah berbagai pihak untuk melakukan laporan dan lainnya terkait persaingan di Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/S024)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saat ini kami sedang memproses laporan soal tender proyek di Kapuas Hulu," kata Muhari saat diseminasi pengawasan perjanjian kemitraan di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan sebagian besar laporan kasus persaingan tidak sehat di Kalbar yang masuk dan diproses telah mendapat putusan inkrah dan terbukti dinyatakan bersalah.
Terkait fokus KPPU ia mengatakan pihaknya sedang bergerak di sektor usaha ayam ternak dan perkebunan sawit. Menurutnya kedua hal tersebut sedang dan akan dilakukan penyelidikan.
"Untuk di sektor perkebunan sawit di Kalbar memang belum ada laporan soal persaingan tidak sehat. Namun kami melihat ada lemahnya posisi tawar petani terhadap perusahaan dalam hal harga. Itu akan kami teliti dan selidiki," tuturnya.
Dikatakannya ada wacana untuk membentuk KPPU di Kalbar sehingga kasus yang terjadi di provinsi itu tidak perlu lagi ditangani KPPU Perwakilan Balikpapan. Menurutnya Pemrov Kalbar pun menyambut baik wacana itu.
"Target kami tahun depan KPPU Kalbar sudah ada. Baik Gubernur dan KPPU RI sendiri sudah memiliki visi sama akan hadirnya KPPU di Kalbar. Kami yakin dengan adanya KPPU Kalbar akan memperpendek dan mempermudah berbagai pihak untuk melakukan laporan dan lainnya terkait persaingan di Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/S024)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016