KPPU Akan Selidiki Penyebab Harga Lada Anjlok

Pontianak (Antara Kalbar) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan akan menyelidiki penyebab harga lada di daerah perbatasan Kalbar dengan Sarawak, Malaysia, anjlok.

"Kami akan melihat dulu apa persoalannya di lapangan. Jika ada pengaturan harga oleh sebagian atau kelompok pembeli sehingga harga anjlok, maka itu tindakan melawan ketentuan," ujar Kepala Perwakilan KPPU Kalimantan, Akhad Muhari saat dihubungi di Banjarmasin, Jumat.

Ia memastikan, apabila ditemukan ada pengaturan harga oleh agen atau importir, maka yang terlibat bisa dikenakan hukuman kurungan minimal satu tahun dan denda maksimal Rp25 miliar.

Saat ini musim panen raya lada dan Lebaran. Pada waktu Lebaran kebutuhan masyarakat meningkat sehingga mau tidak mau menjual lada. Momentum itu bisa jadi dimanfaatkan agen dengan mengatur harga agar dapat membeli dengan murah.

"Jika itu benar, maka ada unsur pelanggaran dan akan bisa ditindak," kata dia.

Ia menambahkan apabila ada tindakan semena-mena yang dilakukan pengusaha, maka petani akan menjadi korban. Komoditas yang dijual dengan rendah berdampak pada pendapatan rendah pula.

"Saat ini pemerintah sudah konsen terhadap tindakan anti persaingan usaha. Sehingga segala tindakan yang merugikan salah satu pihak akan diselidiki," paparnya.

Kepada petani lada yang ada di Kalbar ia menyarankan untuk membuat kelembagaan seperti membentuk koperasi agar memiliki daya tawar yang tinggi dan harga lada tidak mudah dipermainkan.

"Bila perlu, melalui lembaga membuat turunan lada sehingga ada nilai tambah. KPPU juga saat ini sudah ada membuat program kemitaraan sehingga bisa dikerjasamakan terutama dalam hal pasar. Indonesia secara umum termasuk daerah pengekspor lada terbesar setelah India," kata dia.

Satu di antara petani lada di Sambas, Dartinjo mengatakan saat ini harga lada di tingkat pengepul hanya berkisar pada Rp65 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya bisa Rp150 ribu per kilogram.

"Harga rendah membuat petani kecewa. Semoga keadaan ini menjadi perhatian pemerintah untuk meninjau apakah ada permainan dalam mekanisme pasar atau tidak. Kalau ada, mohon ditertibkan. Terpenting juga, carikan pasar bagi petani," katanya.