Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menyarankan agar setiap daerah untuk melakukan pengawasan terkait berbagai kebijakan yang akan dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Saya menilai, raker yang di adakan ini dapat memberikan masukan bagi setiap daerah dalam melakukan pengawasan terkait tentang kebijakan yang akan dilakukan," kata Christiandy, saat menghadiri Rapat kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jakarta, Senin.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, terkait upaya pemda dalam mengoptimalkan peran APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas.
"Seperti yang kita ketahui, APIP memiliki peranan yang sangat vital, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya," tuturnya.
Namun, lanjutnya, suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen yang kuat dari setiap pimpinan terkait.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada pembukaan Raker mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara optimal.
Menurut Tjahjo, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda untuk mengoptimalkan peran APIP yakni membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas.Mendagri mengungkapkan ada permasalahan serius yang terjadi di daerah saat ini, adalah rendahnya integritas dalam penyelenggaraan pemda.
Tjahjo juga menyarankan agar APIP bersifat independen serta adanya pemenuhan jumlah personil APIP.
"Yang paling terpenting adalah pengawasan terhadap anggaran dan juga memperkuat orientasi pengawasan APIP. Masalah terpenting adalah adanya pengawasan terhadap anggaran, masalah keuangan, karenanya APIP harus mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi terjadinya korupsi sejak dini," katanya.
Dia juga mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk saling bekerja sama mengelola daerah baik dari segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maupun kepatuhan dari masing-masing daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saya menilai, raker yang di adakan ini dapat memberikan masukan bagi setiap daerah dalam melakukan pengawasan terkait tentang kebijakan yang akan dilakukan," kata Christiandy, saat menghadiri Rapat kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jakarta, Senin.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, terkait upaya pemda dalam mengoptimalkan peran APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas.
"Seperti yang kita ketahui, APIP memiliki peranan yang sangat vital, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya," tuturnya.
Namun, lanjutnya, suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen yang kuat dari setiap pimpinan terkait.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada pembukaan Raker mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara optimal.
Menurut Tjahjo, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda untuk mengoptimalkan peran APIP yakni membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas.Mendagri mengungkapkan ada permasalahan serius yang terjadi di daerah saat ini, adalah rendahnya integritas dalam penyelenggaraan pemda.
Tjahjo juga menyarankan agar APIP bersifat independen serta adanya pemenuhan jumlah personil APIP.
"Yang paling terpenting adalah pengawasan terhadap anggaran dan juga memperkuat orientasi pengawasan APIP. Masalah terpenting adalah adanya pengawasan terhadap anggaran, masalah keuangan, karenanya APIP harus mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi terjadinya korupsi sejak dini," katanya.
Dia juga mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk saling bekerja sama mengelola daerah baik dari segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maupun kepatuhan dari masing-masing daerah.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016