Pontianak (Antara Kalbar) - Tingkat kebocoran air di Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Khatulistiwa Pontianak saat ini sebesar 25 persen, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
"Tingkat kebocoran air tersebut masih di atas angka ideal, karena angka idealnya yakni sekitar 20 persen, sehingga perlu ditekan terus," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, setiap satu persen saja kebocoran air, nilainya sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar per tahun.
"Masih tingginya tingkat kebocoran air tersebut akibat dari pipa yang rusak, dan pencurian air," ungkapnya.
Menurut dia, jika kebocoran air tersebut bisa ditekan satu persen saja, maka bisa menghasilkan uang sebesar Rp1,4 miliar per tahunnya.
"Saya berharap dirut PDAM yang baru bisa menekan tingkat kebocoran air tersebut, sehingga bisa lebih efisien dan pendapatan PDAM juga secara otomatis juga meningkat," katanya.
Wali Kota Pontianak menambahkan, hingga saat ini masih ada sekitar 30 sampai 35 persen gang yang ada di Kota Pontianak yang belum tersedia pipa tersier, sehingga masih belum bisa berlangganan air PDAM.
"Kami optimistis di tahun 2019 mendatang, sudah100 persen wilayah Kota Pontianak bisa mengakses air bersih yang bersumber dari PDAM Pontianak," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Ladjito mengatakan, pihaknya membutuhkan sekitar Rp51 miliar untuk mengaliri atau meningkatkan layanan pada semua gang yang ada di Pontianak.
"Program ke depan yang akan kami direalisasikan, yaitu semua gang yang ada di Kota Pontianak akan dilayani oleh PDAM," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya Kota Pontianak dalam hal pengadaan dan pemasangan pipa tersier, agar 100 persen Kota Pontianak bisa dialiri air dari PDAM.
Ia menambahkan, terkait dengan kebocoran air, pihaknya secara cepat harus menangani masalah tersebut. Selain kebocoran fisik, selama ini masih banyak pengguna jasa PDAM ilegal sehingga harus dilakukan pengurangan seminimal mungkin.
"Saat ini program telah berjalan adalah ganti filter secara berkala, pemutusan saluran ilegal, percepatan perbaikan jika ditemukan masalah, seperti kebocoran, program tersebut akan kami dilanjutkan," ujarnya.
(U.A057/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Tingkat kebocoran air tersebut masih di atas angka ideal, karena angka idealnya yakni sekitar 20 persen, sehingga perlu ditekan terus," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, setiap satu persen saja kebocoran air, nilainya sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar per tahun.
"Masih tingginya tingkat kebocoran air tersebut akibat dari pipa yang rusak, dan pencurian air," ungkapnya.
Menurut dia, jika kebocoran air tersebut bisa ditekan satu persen saja, maka bisa menghasilkan uang sebesar Rp1,4 miliar per tahunnya.
"Saya berharap dirut PDAM yang baru bisa menekan tingkat kebocoran air tersebut, sehingga bisa lebih efisien dan pendapatan PDAM juga secara otomatis juga meningkat," katanya.
Wali Kota Pontianak menambahkan, hingga saat ini masih ada sekitar 30 sampai 35 persen gang yang ada di Kota Pontianak yang belum tersedia pipa tersier, sehingga masih belum bisa berlangganan air PDAM.
"Kami optimistis di tahun 2019 mendatang, sudah100 persen wilayah Kota Pontianak bisa mengakses air bersih yang bersumber dari PDAM Pontianak," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Ladjito mengatakan, pihaknya membutuhkan sekitar Rp51 miliar untuk mengaliri atau meningkatkan layanan pada semua gang yang ada di Pontianak.
"Program ke depan yang akan kami direalisasikan, yaitu semua gang yang ada di Kota Pontianak akan dilayani oleh PDAM," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya Kota Pontianak dalam hal pengadaan dan pemasangan pipa tersier, agar 100 persen Kota Pontianak bisa dialiri air dari PDAM.
Ia menambahkan, terkait dengan kebocoran air, pihaknya secara cepat harus menangani masalah tersebut. Selain kebocoran fisik, selama ini masih banyak pengguna jasa PDAM ilegal sehingga harus dilakukan pengurangan seminimal mungkin.
"Saat ini program telah berjalan adalah ganti filter secara berkala, pemutusan saluran ilegal, percepatan perbaikan jika ditemukan masalah, seperti kebocoran, program tersebut akan kami dilanjutkan," ujarnya.
(U.A057/S023)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016