Entikong  (Antara Kalbar) - Warga di perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berharap dengan diresmikannya Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, dapat membawa kemajuan bagi daerah perbatasan tersebut.

"Semoga ini bisa membawa kemajuan bagi daerah perbatasan, terutama kemudahan untuk memanfaatkan fasilitas belanja bagi warga perbatasan," kata Sumijo, warga Desa Entikong, usai peresmian bangunan baru PLBN Entikong oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

Selain itu, ia juga berharap agar kuota belanja 600 ringgit Malaysia bisa dimaksimalkan lagi dan tidak disalahgunakan. "Perlu pemerintah pikirkan untuk membuka lapangan kerja di perbatasan dengan membangun pabrik," ujar Sumijo lagi.

Sementara itu, saat meresmikan PLBN Terpadu Entikong, Presiden Joko Widodo menyatakan dua tahun lalu pertama kali menginjakkan kaki di PLBN Entikong dirinya sangat kaget, dimana gedung PLBN di beranda NRKI itu sangat tidak layak. Serta jauh jika dibandingkan dengan bangunan di negeri Jiran.

"Ketika melihat langsung kondisinya kala itu sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan tetangga sebelah jauh sekali. Saya bisikan dengan menteri PU kala itu, ini kantor apa kandang? Hanya saja saya tidak menyebutkan kandang apa, yang jelas bangunan PLBN telah puluhan tahun tidak pernah disentuh akibatnya minim fasilitas," kata Presiden Jokowi.

Menurut dia, setelah meninjau langsung kondisi PLBN Entikong tahun 2015 lalu, dirinya langsung minta dirubuhkan dan dibangun lebih baik dan lebih bagus dari bangunan tetangga, karena PLBN Entikong merupakan beranda NKRI, tetapi selama ini tampak tidak terawat.

"Sekarang tepat dua tahun, PLBN telah dibangun megah dan menjadi kebanggaan warga perbatasan, dan kembali saya tanyakan ke Menteri PU, apakah masih jelek dari bangunan tetangga. Sudah lima kali lebih baik dari bangunan tetangga ucap menteri PU," katanya.

Presiden menambahkan, sesuai dengan janji yang pernah ia sampaikan ketika berkunjung di PLBN Entikong, dua tahun harus dibangun megah dan pelayanan juga harus ditingkatkan.

Menurut Presiden, pemerintah pusat tidak hanya membangun PLBN semata, juga dipikirkan kemudahan untuk berbelanja dimana ke depannya Entikong dijadikan kawasan kepabeanan agar penyelundupan tidak lagi terjadi, semuanya harus resmi. Negara mendapatkan pemasukan dan masyarakat mendapatkan kemudahan, baik dari sisi ekspor maupun import sesuai ketentuan yang berlaku. 

(T.N005/H005)

Pewarta: Agus dan Nurul Hayat

Editor : Andilala


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016