Sintang (Antara Kalbar) - Kalangan legislator di Sintang berharap Pemkab setempat serius dalam mengatasi persoalan kerusakan infrastruktur di pedalaman.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Terri Ibrahim di Sintang, Senin menuturkan, pembangunan yang dilakukan Pemkab Sintang juga harus merata dan adil. "Jangan sampai ada kecamatan yang merasa dianaktirikan, karena kurangnya pembangunan di daerah itu," katanya menegaskan.
Terri mencontohkan, kondisi yang dialami Kecamatan Ketungau Hilir. Kata dia, jalur Ketungau ini sering disebut sebagai beranda depan NKRI. Tapi tidak semua wilayah di Ketungau mendapatkan jatah pembangunan dari pemerintah pusat, yang saat ini sedang membangun jalan pararel perbatasan.
"Jalan pararel perbatasan hanya dibangun di Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Sementara Ketungau, ada juga Kecamatan Ketungau Hilir. Akhirnya, Ketungau Hilir menjadi anak tiri, pembangunannya tidak dianggarkan oleh pemkab, tidak juga dianggarkan oleh pemerintah pusat karena bukan daerah perbatasan," ujar dia.
Terri melanjutkan, APBD Sintang pada tahun 2016 terutama di Dinas PU, bisa dikatakan tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan di Kecamatan Ketungau Hilir. Itu karena adanya pendapat bahwa Ketungau merupakan daerah perbatasan. Padahal yang merupakan daerah perbatasan hanya Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.
"Sekarang, Kecamatan Ketungau Hilir, sudah dia di hilir, menjadi dihilirkan benar-benar," katanya.
Diungkapkannya, jika tidak ada pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD, bisa dikatakan di Kecamatan Ketungau Hilir tidak ada pembangunan, terkecuali dibidang kesehatan dan pendidikan.
"Padahal yang paling penting bagi masyarakat adalah infrastruktur jalan. Jika jalan lancar, maka segala pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga akan lancar," bebernya.
Terri pun berharap, pada 2017 ini, Pemkab Sintang tidak boleh lagi menggunakan kata perbatasan. Tapi kue pembangunan itu memang harus dibagi merata, terutama infrastruktur jalan. Kegawatdaruratan infrastruktur jalan ini, kata Terri, tidak hanya di Ketungau. Tapi di daerah lain juga sama. Contohnya di daerah Kayan, ada desa penghasil cabai, yang kesulitan menjual hasil pertaniannya ke kota akibat jalan rusak.
"Petani jika ingin menjual hasil pertaniannya, harus bermalam di jalan. Akibatnya hasil pertanian mereka menjadi rusak, dan menurunkan harga jual. Inikan jadi merugikan petani," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Bupati Sintang, Jarot Winarno dapat fokus pada pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan agar akses transportasi masyarakat dari desa ke kota menjadi lancar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Terri Ibrahim di Sintang, Senin menuturkan, pembangunan yang dilakukan Pemkab Sintang juga harus merata dan adil. "Jangan sampai ada kecamatan yang merasa dianaktirikan, karena kurangnya pembangunan di daerah itu," katanya menegaskan.
Terri mencontohkan, kondisi yang dialami Kecamatan Ketungau Hilir. Kata dia, jalur Ketungau ini sering disebut sebagai beranda depan NKRI. Tapi tidak semua wilayah di Ketungau mendapatkan jatah pembangunan dari pemerintah pusat, yang saat ini sedang membangun jalan pararel perbatasan.
"Jalan pararel perbatasan hanya dibangun di Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Sementara Ketungau, ada juga Kecamatan Ketungau Hilir. Akhirnya, Ketungau Hilir menjadi anak tiri, pembangunannya tidak dianggarkan oleh pemkab, tidak juga dianggarkan oleh pemerintah pusat karena bukan daerah perbatasan," ujar dia.
Terri melanjutkan, APBD Sintang pada tahun 2016 terutama di Dinas PU, bisa dikatakan tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan di Kecamatan Ketungau Hilir. Itu karena adanya pendapat bahwa Ketungau merupakan daerah perbatasan. Padahal yang merupakan daerah perbatasan hanya Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.
"Sekarang, Kecamatan Ketungau Hilir, sudah dia di hilir, menjadi dihilirkan benar-benar," katanya.
Diungkapkannya, jika tidak ada pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD, bisa dikatakan di Kecamatan Ketungau Hilir tidak ada pembangunan, terkecuali dibidang kesehatan dan pendidikan.
"Padahal yang paling penting bagi masyarakat adalah infrastruktur jalan. Jika jalan lancar, maka segala pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga akan lancar," bebernya.
Terri pun berharap, pada 2017 ini, Pemkab Sintang tidak boleh lagi menggunakan kata perbatasan. Tapi kue pembangunan itu memang harus dibagi merata, terutama infrastruktur jalan. Kegawatdaruratan infrastruktur jalan ini, kata Terri, tidak hanya di Ketungau. Tapi di daerah lain juga sama. Contohnya di daerah Kayan, ada desa penghasil cabai, yang kesulitan menjual hasil pertaniannya ke kota akibat jalan rusak.
"Petani jika ingin menjual hasil pertaniannya, harus bermalam di jalan. Akibatnya hasil pertanian mereka menjadi rusak, dan menurunkan harga jual. Inikan jadi merugikan petani," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Bupati Sintang, Jarot Winarno dapat fokus pada pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan agar akses transportasi masyarakat dari desa ke kota menjadi lancar.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017