Sungai Raya (Antara Kalbar) - Perangkat pemerintah desa dan Kecamatan Sungai Ambawang akan memfokuskan pembangunan infrastruktur dan air bersih yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2018.
"Terkait rencana pembangunan itu, di antaranya adalah jalan poros Durian-Pasak Piang yang dimulai pembangunannya tahun 2017 ini, sehingga diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa selesai hingga ke Pasak Piang," kata Camat Sungai Ambawang, Zaini, Selasa.
Selain itu, ada juga pembangunan jalan poros Teluk Bakung - Gunung Tamang, Muara Baru, Tanjung Manggis, Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya. Jalan poros tersebut menghubungkan dua kecamatan dan akses darat tersebut akan mendekatkan masyarakat di Gunung Tamang, Tanjung Manggis, Muara Baru ke Ibu Kota melalui Desa Teluk Bakung lewat Jalan Trans Kalimantan.
"Fokus ajuan kita masih pada infrastruktur jalan, air bersih dan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan sekolah. Satunya adalah jalan poros penghubung Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang melalui Desa Teluk Bakung," Zaini, Camat Sungai Ambawang.
Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus meminta agar program-program pembangunan yang diajukan dalam Musrenbang RKPD 2018 adalah hasil dari Musrenbang Desa. Sehingga program-program yang disampaikan benar-benar merupakan program-program prioritas baik Desa maupun Kecamatan.
Hermanus menuturkan, perlunya ada skala prioritas adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan penganggaran yang terbatas. Program-program pembangunan juga harus disusun sesuai dengan kewenangan berskala Desa.
"Sehingga ada program-program prioritas Desa yang dapat ditangani dengan APBDEs. Dengan demikian program-program pembangunan dari APBDEs diatur sedemikian rupa dengan perdes," tuturnya.
Menurutnya, semua itu harus disusun dengan skala prioritas, sehingga kegiatan pembangunan betul-betul dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia mengatakan, kehadiran pemerintah adalah sebagai solusi bagi kebutuhan pembangunan di masyarakat. Hermanus mengatakan bahwa dalam menyusun program dalam musrenbang agar dapat memetakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Program-program pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usulan pembangunan tidak harus melulu dibidang infrastruktur, akan tetapi juga ada potensi-potensi yang dapat digali di Desa-Desa seperti pertanian, perikanan dan lain-lain yang dapat juga dibangun dan dikembangkan melalui instansi terkait.
"Sebenarnya dalam menyusun perencanaan agar Desa-Desa dan Kecamatan juga melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain infrastruktur. Sehingga Dinas-Dinas dan instansi terkait juga dapat melakukan kegiatan programnya dengan bersinergi terhadap program-program Desa dan Kecamatan," katanya.
Hermanus juga meminta agar Desa dan Kecamatan dalam melakukan perencanaan dapat memilah dengan skala kewenangan. Harus dapat dibedakan mana yang menjadi kewenangan dsa, kecamatan, kabupaten dan provinsi sehingga tidak tumpang tindih perencanaan.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Terkait rencana pembangunan itu, di antaranya adalah jalan poros Durian-Pasak Piang yang dimulai pembangunannya tahun 2017 ini, sehingga diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa selesai hingga ke Pasak Piang," kata Camat Sungai Ambawang, Zaini, Selasa.
Selain itu, ada juga pembangunan jalan poros Teluk Bakung - Gunung Tamang, Muara Baru, Tanjung Manggis, Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya. Jalan poros tersebut menghubungkan dua kecamatan dan akses darat tersebut akan mendekatkan masyarakat di Gunung Tamang, Tanjung Manggis, Muara Baru ke Ibu Kota melalui Desa Teluk Bakung lewat Jalan Trans Kalimantan.
"Fokus ajuan kita masih pada infrastruktur jalan, air bersih dan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan sekolah. Satunya adalah jalan poros penghubung Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang melalui Desa Teluk Bakung," Zaini, Camat Sungai Ambawang.
Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus meminta agar program-program pembangunan yang diajukan dalam Musrenbang RKPD 2018 adalah hasil dari Musrenbang Desa. Sehingga program-program yang disampaikan benar-benar merupakan program-program prioritas baik Desa maupun Kecamatan.
Hermanus menuturkan, perlunya ada skala prioritas adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan penganggaran yang terbatas. Program-program pembangunan juga harus disusun sesuai dengan kewenangan berskala Desa.
"Sehingga ada program-program prioritas Desa yang dapat ditangani dengan APBDEs. Dengan demikian program-program pembangunan dari APBDEs diatur sedemikian rupa dengan perdes," tuturnya.
Menurutnya, semua itu harus disusun dengan skala prioritas, sehingga kegiatan pembangunan betul-betul dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia mengatakan, kehadiran pemerintah adalah sebagai solusi bagi kebutuhan pembangunan di masyarakat. Hermanus mengatakan bahwa dalam menyusun program dalam musrenbang agar dapat memetakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Program-program pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usulan pembangunan tidak harus melulu dibidang infrastruktur, akan tetapi juga ada potensi-potensi yang dapat digali di Desa-Desa seperti pertanian, perikanan dan lain-lain yang dapat juga dibangun dan dikembangkan melalui instansi terkait.
"Sebenarnya dalam menyusun perencanaan agar Desa-Desa dan Kecamatan juga melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain infrastruktur. Sehingga Dinas-Dinas dan instansi terkait juga dapat melakukan kegiatan programnya dengan bersinergi terhadap program-program Desa dan Kecamatan," katanya.
Hermanus juga meminta agar Desa dan Kecamatan dalam melakukan perencanaan dapat memilah dengan skala kewenangan. Harus dapat dibedakan mana yang menjadi kewenangan dsa, kecamatan, kabupaten dan provinsi sehingga tidak tumpang tindih perencanaan.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017