Sambas (Antara Kalbar) - Gubernur Kalbar Cornelis saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sambas mengingatkan Pemkab Sambas dalam pembangunan harus sesuai skala prioritas.
Menurutnya juga pembangunan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Terpenting lagi, pembangunan yang ada bukan sekedar menjalankan rutinitas biasa namun harus berasaskan keadilan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang prima," ujarnya di Sambas, Kamis.
Cornelis juga menyampaikan bahwa di dalam mengelola keuangan negara harus memenuhi rasa keadilan bukan maunya bupati dan wakil bupati.
"Ini uang rakyat, maka dalam pembangunan harus mengutamakan kepentingan rakyat dulu dan selalu utamakan keadilan. Nanti dipilih mana yang kewenangan nasional, propinsi dan kabupaten atau kota. Jangan sampai ada pembangunan yang tumpang tindih," kata dia.
Ia juga menegaskan dalam membangun harus diutamakan skala strategis dan jangan sampai membangun yang tidak penting.
"Nantinya, dalam membangun harus dilihat dari kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, agar perencanaan yang disusun. Masyarakat akan bisa merasakan langsung efek dari pembangunannya. Jangan sampai pembangunan yang tidak penting, urusan wajib diprioritaskan jangan sampai memprioritaskan urusan pilihan," ingatnya.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Menurutnya juga pembangunan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Terpenting lagi, pembangunan yang ada bukan sekedar menjalankan rutinitas biasa namun harus berasaskan keadilan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang prima," ujarnya di Sambas, Kamis.
Cornelis juga menyampaikan bahwa di dalam mengelola keuangan negara harus memenuhi rasa keadilan bukan maunya bupati dan wakil bupati.
"Ini uang rakyat, maka dalam pembangunan harus mengutamakan kepentingan rakyat dulu dan selalu utamakan keadilan. Nanti dipilih mana yang kewenangan nasional, propinsi dan kabupaten atau kota. Jangan sampai ada pembangunan yang tumpang tindih," kata dia.
Ia juga menegaskan dalam membangun harus diutamakan skala strategis dan jangan sampai membangun yang tidak penting.
"Nantinya, dalam membangun harus dilihat dari kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, agar perencanaan yang disusun. Masyarakat akan bisa merasakan langsung efek dari pembangunannya. Jangan sampai pembangunan yang tidak penting, urusan wajib diprioritaskan jangan sampai memprioritaskan urusan pilihan," ingatnya.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017