Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) Kalimantan Barat, Heri Mustari menegaskan pemerintah harus hadir ketika terjadi penurunan harga saat petani mengalami panen raya.
"Kalau harga murah, dapur petani bisa-bisa tidak berasap, makanya negara harus hadir untuk mengamankan dapur petani," kata Heri Mustari di Pontianak, Rabu.
Ia melanjutkan, bertani sudah menjadi budaya masyarakat, meskipun harga komoditas seperti padi yang ditanam murah, petani tetap akan menanamnya karena masih merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.
"Sayang kalau sawah dibiarkan kosong, meskipun susah payah petani akan tetap menanaminya, istilahnya masah ada yang bisa ditunggu, meskipun hanya untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Heri Mustari.
Namun menurutnya, yang jadi kendala adalah ketika pemerintah gencar meningkatkan produksi dan produktivitas melalui berbagai bantuan baik teknologi, sarana dan prasarana sehingga secara perlahan target yang diinginkan pemerintah bisa tercapai belum diimbangi dengan harga dan kemampuan serapan pasar.
"Akibatnya produksi melimpah tetapi menjualnya sulit," kata dia.
Dia mencontohkan dengan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah beberapa tahun terakhir, produktivitas lahan petani bisa meningkat minimal dua kali lipat dan hal ini sebenarnya sangat baik dalam kerangka mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani padi.
"Stimulus dari pemerintah berhasil, cuma target meningkatkan kesejahteraan petani yang belum maksimal," ujarnya.
Ia menegaskan, disinilah peran Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah petani. Artinya kelebihan produksi setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani bisa terserap semua.
"Tim Serap Gabah yang dibentuk pemerintah harus maksimal bekerja dan Bulog harus bisa menjamin semua kelebihan gabah petani bisa terserap," kata dia.
Bulog, kata dia, sudah diamanahkan untuk menyeimbangkan urusan logistik di negeri ini salah satunya beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia sehingga sudah selayaknya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dan tidak lagi tergantung distribusi dari luar.
"Mestinya sudah ada hitungan riil di lapangan, misalnya di Kalbar yang menjadi daerah sentra adalah Kabupaten Sambas, semestinya kelebihan produksi Sambas bisa memenuhi kebutuhan kabupaten lainnya di Kalbar," ujarnya.
Jangan lagi kabupaten yang bukan sentra akhirnya mendapatkan distribusi beras dari luar Kalbar, sementara gabah yang ada di Kalbar saja tidak terserap dengan baik dan terdistribusi dengan merata di seluruh daerah.
"Padahal ada kelebihan produksi yang seharusnya bisa terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan di Kalbar," kata Heri Mustari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kalau harga murah, dapur petani bisa-bisa tidak berasap, makanya negara harus hadir untuk mengamankan dapur petani," kata Heri Mustari di Pontianak, Rabu.
Ia melanjutkan, bertani sudah menjadi budaya masyarakat, meskipun harga komoditas seperti padi yang ditanam murah, petani tetap akan menanamnya karena masih merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.
"Sayang kalau sawah dibiarkan kosong, meskipun susah payah petani akan tetap menanaminya, istilahnya masah ada yang bisa ditunggu, meskipun hanya untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Heri Mustari.
Namun menurutnya, yang jadi kendala adalah ketika pemerintah gencar meningkatkan produksi dan produktivitas melalui berbagai bantuan baik teknologi, sarana dan prasarana sehingga secara perlahan target yang diinginkan pemerintah bisa tercapai belum diimbangi dengan harga dan kemampuan serapan pasar.
"Akibatnya produksi melimpah tetapi menjualnya sulit," kata dia.
Dia mencontohkan dengan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah beberapa tahun terakhir, produktivitas lahan petani bisa meningkat minimal dua kali lipat dan hal ini sebenarnya sangat baik dalam kerangka mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani padi.
"Stimulus dari pemerintah berhasil, cuma target meningkatkan kesejahteraan petani yang belum maksimal," ujarnya.
Ia menegaskan, disinilah peran Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah petani. Artinya kelebihan produksi setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani bisa terserap semua.
"Tim Serap Gabah yang dibentuk pemerintah harus maksimal bekerja dan Bulog harus bisa menjamin semua kelebihan gabah petani bisa terserap," kata dia.
Bulog, kata dia, sudah diamanahkan untuk menyeimbangkan urusan logistik di negeri ini salah satunya beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia sehingga sudah selayaknya kebutuhan beras dalam negeri bisa dipenuhi dan tidak lagi tergantung distribusi dari luar.
"Mestinya sudah ada hitungan riil di lapangan, misalnya di Kalbar yang menjadi daerah sentra adalah Kabupaten Sambas, semestinya kelebihan produksi Sambas bisa memenuhi kebutuhan kabupaten lainnya di Kalbar," ujarnya.
Jangan lagi kabupaten yang bukan sentra akhirnya mendapatkan distribusi beras dari luar Kalbar, sementara gabah yang ada di Kalbar saja tidak terserap dengan baik dan terdistribusi dengan merata di seluruh daerah.
"Padahal ada kelebihan produksi yang seharusnya bisa terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan di Kalbar," kata Heri Mustari.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017