Jakarta (ANTARA) - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menyatakan komitmen untuk penguatan kelembagaan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) sebagai langkah mewujudkan kemandirian pangan dan energi.
Direktur AKPY Sri Gunawan menyatakan salah satu dukungan yang dilakukan, yakni bersama Sawit Center Indonesia menyelenggarakan lokakarya "Penguatan Kelembagaan UKMK Sawit: Mendorong Kemandirian Pangan dan Energi", di Jambi, sebagai salah satu wilayah perkebunan sawit cukup luas mencapai 1.134.640 hektare (ha).
"Melalui kegiatan ini, kami ingin penguatan kelembagaan UKMK, Koperasi, KUD, kelompok tani (organisasi, administrasi, keuangan dan legalitas)," ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Selain itu, katanya lagi, juga memunculkan wirausahawan baru, UKMK di daerah sentra sawit, mewujudkan desa mandiri pangan dan energi, meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kualitas, kuantitas dan kemitraan dengan perusahaan menjadi kuat.
Menurut dia, yang tak kalah penting, yaitu petani UKMK dapat mengakses program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) baik berupa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sarana dan prasarana (sarpras), sertifikasi ISPO dan kemitraan.
Sri Gunawan menambahkan kegiatan workshop yang digelar selama dua hari tersebut diikuti 40 petani sawit dari Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Batanghari.
Sejumlah materi yang disampaikan, antara lain peran BPDPKS terhadap akselerasi usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK), materi penguatan kelembagaan, administrasi, dan seterusnya.
Peran UKMK dalam industri sawit (peluang dan tantangan); Praktik pembuatan sarana peningkatan produksi kelapa sawit; Pengelolaan produk dan sertifikasi halal; Praktik aplikasi program UKMK untuk mendapatkan dana BPDPKS.
"Kegiatan penguatan kelembagaan UKMK sawit, khususnya untuk kalangan petani ini perlu diadakan secara berkala dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia mengatakan pula peningkatan kelembagaan dan desa sawit mandiri pangan dan energi merupakan upaya menjawab berbagai tantangan, di antaranya kemandirian pangan (produktivitas menurun dan mengendalikan HPT) dan kemandirian energi.
Harapannya, ujarnya pula, petani dapat memberdayakan daerahnya untuk mandiri pangan dan energi, memanfaatkan lahan pekarangan non sawit, tidak tergantung dengan luar daerah.
"Selain itu, kelembagaan UKMK sehat dan mandiri, serta dapat mengakses program BPDPKS, dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri pangan dan energi," demikian Sri Gunawan.
