Pontianak (Antara Kalbar) - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan diwujudkan di Kalbar.
"Hampir setiap tahun kita menuntut Perda ketenagakerjaan di Kalbar diwujudkan. Namun, hingga saat ini belum ada inisiatif baik dari legislatif maupun eksekutif di daerah ini untuk membuatnya," ujar Ketua Korwil Konfederasi Sarikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman di Pontianak, Minggu.
Suherman mengatakan diperlukan dan pentingnya Perda ketenagakerjaan dalam rangka untuk memberikan payung hukum daerah sekaligus memasukan hal - hal yang tidak ternaungi dalam undang - undang ketenagakerjaan.
"Kita berharap pemerintah mendengar ini dan membuatnya. Kita dari KSBSI siap memberikan masukan demi perbaikan nasib dan kesejahteraan buruh di Kalbar," kata dia.
Suherman mengatakan tuntutan lain yang juga perlu dijawab berbagai pihak selain Perda ketenagakerjaan adalah soal outsorcing dan sistem pemagangan yang mesti dihapus.
Kemudian perlu sekali direvisi jaminan sosial soal 60 persen dari upah dan kesehatan gratis untuk rakyat Indonesia.
"Kita menolak upah murah namun harus diberlakukan upah layak nasional dan cabut PP.78/2015. Kita juga menolak soal PHK `union busting` dan kriminalisasi terhadap aktivis buruh," tegasnya.
Tak kalah penting juga menurutnya yang mesti dilakukan adalah soal pelaksanaan hak - hak buruh perempuan dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.
"Semoga tuntutan kita pada 2017 ini bisa menjadi bahan untuk membuat kebijakan pro buruh oleh pemerintah untuk kesejahteraan buruh. Kepada pemberi pekerja kita dorong untuk laksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam aturan yang ada," ucapnya, berharap.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Hampir setiap tahun kita menuntut Perda ketenagakerjaan di Kalbar diwujudkan. Namun, hingga saat ini belum ada inisiatif baik dari legislatif maupun eksekutif di daerah ini untuk membuatnya," ujar Ketua Korwil Konfederasi Sarikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman di Pontianak, Minggu.
Suherman mengatakan diperlukan dan pentingnya Perda ketenagakerjaan dalam rangka untuk memberikan payung hukum daerah sekaligus memasukan hal - hal yang tidak ternaungi dalam undang - undang ketenagakerjaan.
"Kita berharap pemerintah mendengar ini dan membuatnya. Kita dari KSBSI siap memberikan masukan demi perbaikan nasib dan kesejahteraan buruh di Kalbar," kata dia.
Suherman mengatakan tuntutan lain yang juga perlu dijawab berbagai pihak selain Perda ketenagakerjaan adalah soal outsorcing dan sistem pemagangan yang mesti dihapus.
Kemudian perlu sekali direvisi jaminan sosial soal 60 persen dari upah dan kesehatan gratis untuk rakyat Indonesia.
"Kita menolak upah murah namun harus diberlakukan upah layak nasional dan cabut PP.78/2015. Kita juga menolak soal PHK `union busting` dan kriminalisasi terhadap aktivis buruh," tegasnya.
Tak kalah penting juga menurutnya yang mesti dilakukan adalah soal pelaksanaan hak - hak buruh perempuan dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.
"Semoga tuntutan kita pada 2017 ini bisa menjadi bahan untuk membuat kebijakan pro buruh oleh pemerintah untuk kesejahteraan buruh. Kepada pemberi pekerja kita dorong untuk laksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam aturan yang ada," ucapnya, berharap.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017