Pontianak (Antara Kalbar) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mempersyaratkan kontrak politik bagi bakal calon yang kelak diusung ke pemilihan kepala daerah tahun 2018.
Setiap bakal calon dipersyaratkan berkomitmen pada Pancasila, kebinekaan, NKRI, mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan program kerakyatannya konkret, kata Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan yang dihubungi di Pontianak, Rabu.
Setiap calon yang sudah mengantongi rekomendasi dari PKB akan meneken kontrak khusus terkait hal ini, katanya,
Pada tahun depan, PKB menargetkan untuk mengikuti seluruh pelaksanaan Pilkada di 171 daerah.
Dari 171 pilkada, 114 daerah menjadi fokus target kemenangan karena jumlah kursi PKB yang dominan melebihi atau hampir dari setengah persyaratan kursi yang dibutuhkan untuk pencalonan.
PKB menargetkan untuk bisa memenangkan 60 persen dari keseluruhan pilkada, lebih tinggi dari presentase kemenangan pada pilkada 2017 yang tercapai 54 persen.
"PKB juga memandang penting Pilkada 2018 sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019, akan berusaha mendudukkan 50 kader asli PKB menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota," ujar Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
DPP PKBn telah menginstruksikan kepada DPW dan DPC PKB untuk membuka pendaftaran mulai tanggal 24 Juli hingga 20 Agustus. Waktu ini agak mundur agar pendaftaran dilakukan setelah rangkaian kegiatan untuk peringatan Harlah PKB yang jatuh 23 Juli.
Selanjutnya, PKB menilai dari administrasi, psikologi, uji kelayakan dan survei. "Bobotnya masing-masing berbeda," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar ini.
Khusus perempuan, PKB akan memprioritaskan sebagai komitmen untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik.
"Begitu juga bagi generasi muda yang memiliki kegairahan tinggi, memiliki elektabilitas, dan kemauan tinggi untuk mengabdi pada rakyat," kata dia menegaskan.
Terhadap proses pendaftaran ini, PKB tidak memungut biaya apapun terhadap bakal calon yang akan mendaftar dan mengikuti tahapan pilkada.
(T.T011/A013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Setiap bakal calon dipersyaratkan berkomitmen pada Pancasila, kebinekaan, NKRI, mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan program kerakyatannya konkret, kata Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan yang dihubungi di Pontianak, Rabu.
Setiap calon yang sudah mengantongi rekomendasi dari PKB akan meneken kontrak khusus terkait hal ini, katanya,
Pada tahun depan, PKB menargetkan untuk mengikuti seluruh pelaksanaan Pilkada di 171 daerah.
Dari 171 pilkada, 114 daerah menjadi fokus target kemenangan karena jumlah kursi PKB yang dominan melebihi atau hampir dari setengah persyaratan kursi yang dibutuhkan untuk pencalonan.
PKB menargetkan untuk bisa memenangkan 60 persen dari keseluruhan pilkada, lebih tinggi dari presentase kemenangan pada pilkada 2017 yang tercapai 54 persen.
"PKB juga memandang penting Pilkada 2018 sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019, akan berusaha mendudukkan 50 kader asli PKB menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota," ujar Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
DPP PKBn telah menginstruksikan kepada DPW dan DPC PKB untuk membuka pendaftaran mulai tanggal 24 Juli hingga 20 Agustus. Waktu ini agak mundur agar pendaftaran dilakukan setelah rangkaian kegiatan untuk peringatan Harlah PKB yang jatuh 23 Juli.
Selanjutnya, PKB menilai dari administrasi, psikologi, uji kelayakan dan survei. "Bobotnya masing-masing berbeda," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar ini.
Khusus perempuan, PKB akan memprioritaskan sebagai komitmen untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik.
"Begitu juga bagi generasi muda yang memiliki kegairahan tinggi, memiliki elektabilitas, dan kemauan tinggi untuk mengabdi pada rakyat," kata dia menegaskan.
Terhadap proses pendaftaran ini, PKB tidak memungut biaya apapun terhadap bakal calon yang akan mendaftar dan mengikuti tahapan pilkada.
(T.T011/A013)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017