BKKBN Kalbar minta PKB, PLKB dan TPK Sambas perkuat koodinasi

Sambas (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat menyerukan agar para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sambas memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam melakukan kerja di wilayah masing-masing.

"Apapun kegiatan yang kita lakukan harus dilaporkan dan koordinasikan dengan camat dan kades karena mereka ini merupakan pimpinan wilayah. Tidak hanya itu agar hasil kerja dan target pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat berhasil maka harus melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya," kata Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN Kalbar, Muslimat, di Sambas, Kamis.

Menurut Muslimat, disadari memang para PKB dan PLKB itu merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting serta pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) yang selalu dilakukan setiap akhir tahun.

"Untuk itu kami mohon loyalitas dan integritas kalian terus dapat ditingkatkan termasuk harmonisasi kerja agar keberhasilan yang kita inginkan bersama dapat tercapai," ujar Muslimat.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Kalbar Aulia Arfiansyah Arief kepada para TPK mengingatkan untuk terus bekerja secara solid. Seperti bidan di dalam TPK bertugas memberikan pendampingan medis. Lalu PKK penggerak sebagai mediator serta Kader KB melakukan pendataan.

"TPK harus bekerja secara tim dan solid agar upaya percepatan penurunan maksimal," kata Aulia Arfiansyah Arief.

Dirinya menyebutkan TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Karena itu TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Terlebih TPK juga sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama di Kabupaten Sambas.

"TPK harus mampu melihat sasaran di lapangan dan melakukan pendampingan. Para TPK harus bisa melakukan pendampingan dan pendekatan terhadap calon pengantin. Lalu mengajak ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan kandungannya dan lainnya," ujar Aulia.

Kemudian lanjutnya, pascapersalinan ibu-ibu harus bisa diajak untuk mengikuti program KB. Selanjutnya anak juga harus terus diajak untuk rutin ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Mari kita targetkan dengan berbagai upaya yang dilakukan stunting Kabupaten Sambas bisa turun lagi," jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Ardiansyah mengatakan komitmen pihaknya untuk terus menekan angka stunting di Kabupaten Sambas.

Terlebih berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting Kabupaten Sambas turun 2,1 persen.

"Ini pencapaian kita bersama, kami menyampaikan terimakasih kepada para PKB, PLKB dan TPK berkat kerja keras bersama angka stunting Sambas turun," jelas Ardiansyah.

Dirinya berharap upaya percepatan penurunan stuntung tersebut terus digencarkan. Terutama untuk mengejar target penurunan stunting secara nasional pada angka 14 persen pada 2024 mendatang.

"Kita optimis dengan kerja keras bahkan Bapak Bupati mentargetkan stunting Sambas turun jadi 10 persen, kita harus yakin bisa mencapai target itu," kata Ardiansyah.

Baca juga: Satono sebut angka kekerdilan di Kabupaten Sambas turun 2,1 persen

Baca juga: Bupati Sambas: Penurunan "stunting" harus berbanding lurus dengan alokasi "budgeting"

Baca juga: P3AP2KB sebut penurunan angka prevalensi stunting Sambas 2,1 persen