Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta kepada setiap pegawai dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di provinsi itu untuk memperbaharui teknologi yang ada, dalam meningkatkan layanan terhadap masyarakat.
"Saya minta kepada setiap SKPD yang ada untuk "update" teknologi pelayanan yang ada. Jangan sampai ketinggalan jaman dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi lamban," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pembangunan dan menjalin komunikasi positif dengan berbagai pihak, sehingga dapat memuculkan ide-ide baru dalam peningkatan layanan terhadop masyarakat.
Cornelis menuturkan, inovasi yang dilakukan harus bisa memunculkan ide-ide cemerlang dalam rangka mempermudah sistem birokrasi menjadi cepat, efektif, efisien, mudah dan murah. Terkait hal itu, dirinya meminta kepada setiap pegawai di lingkungan pemprov Kalbar untuk bekerja penuh inovasi.
"Seperti yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Polda Kalbar yang telah melakukan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak melalui Samsat Drive Thru, dimana masyarakat bisa semakin mudah membayar pajak. Hal ini harus dicontoh oleh SKPD lainnya, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Dirinya mengetahui, dalam menjalankan pelayanan berbasis IT, Organisasi Perangkat Daerah yang ada kerap mengalami masalah konektivitas.
Untuk mengantisipasi hal itu, dia meminta agar provider yang telah ditunjuk agar cooperative dengan tim IT VPKPD, terlebih jika ada kendala pada jaringan, dengan cara mencari solusi alternatif, sehingga kendala tersebut bisa diatasi.
"Demikian dengan operator IT atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menangani IT pada OPD, saya minta jangan ngakalin instansi. Biaya upgrade murah, malah dibilang mahal, padahal saya tahu itu hanya akal-akalan orang IT," katanya.
Untuk itu dia meminta kepada OPD yang ada juga untuk mengecek kebenaran harga yang diberikan kepada beberapa pihak dan tidak asal percaya.
Dalam penggunaan IT katanya, memang memang memerlukan biaya yang mahal. Untuk itu, IT yang digunakan juga harus bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat.
"Sekali lagi, saya minta kepada semua pegawai yang ada agar bisa mewujudkan profesionalisme pelayanan yang cepat, handal dan akuntabel. Cepat dalam memproses berkas, termasuk dalam pelayanan pajak kendaraan, karena itu juga untuk membangun daerah ini, termasuk menggaji PNS," kata Cornelis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saya minta kepada setiap SKPD yang ada untuk "update" teknologi pelayanan yang ada. Jangan sampai ketinggalan jaman dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi lamban," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pembangunan dan menjalin komunikasi positif dengan berbagai pihak, sehingga dapat memuculkan ide-ide baru dalam peningkatan layanan terhadop masyarakat.
Cornelis menuturkan, inovasi yang dilakukan harus bisa memunculkan ide-ide cemerlang dalam rangka mempermudah sistem birokrasi menjadi cepat, efektif, efisien, mudah dan murah. Terkait hal itu, dirinya meminta kepada setiap pegawai di lingkungan pemprov Kalbar untuk bekerja penuh inovasi.
"Seperti yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Polda Kalbar yang telah melakukan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak melalui Samsat Drive Thru, dimana masyarakat bisa semakin mudah membayar pajak. Hal ini harus dicontoh oleh SKPD lainnya, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Dirinya mengetahui, dalam menjalankan pelayanan berbasis IT, Organisasi Perangkat Daerah yang ada kerap mengalami masalah konektivitas.
Untuk mengantisipasi hal itu, dia meminta agar provider yang telah ditunjuk agar cooperative dengan tim IT VPKPD, terlebih jika ada kendala pada jaringan, dengan cara mencari solusi alternatif, sehingga kendala tersebut bisa diatasi.
"Demikian dengan operator IT atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menangani IT pada OPD, saya minta jangan ngakalin instansi. Biaya upgrade murah, malah dibilang mahal, padahal saya tahu itu hanya akal-akalan orang IT," katanya.
Untuk itu dia meminta kepada OPD yang ada juga untuk mengecek kebenaran harga yang diberikan kepada beberapa pihak dan tidak asal percaya.
Dalam penggunaan IT katanya, memang memang memerlukan biaya yang mahal. Untuk itu, IT yang digunakan juga harus bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat.
"Sekali lagi, saya minta kepada semua pegawai yang ada agar bisa mewujudkan profesionalisme pelayanan yang cepat, handal dan akuntabel. Cepat dalam memproses berkas, termasuk dalam pelayanan pajak kendaraan, karena itu juga untuk membangun daerah ini, termasuk menggaji PNS," kata Cornelis.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017