Sukadana (Antara Kalbar) - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengatakan untuk saat ini sekolah di Kabupaten Kayong Utara masih terkendala sarana dan prasarana dalam menerapkan full day school terutama jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Sarananya seperti ruang sekolah, jumlah sekolahan, jarak tempuh ke sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan prasarananya termasuk tenaga pendidiknya juga  masih terbatas," kata Bupati Kayong Utara Hildi Hamid.
Untuk tenaga pendidik sendiri, walaupun saat ini di Kabupaten Kayong Utara presentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga guru lebih banyak dibanding dengan OPD dan tenaga medis, namun jumlah tersebut masih terbilang kurang sehingga harus mengangkat tenaga kontrak.
"Di dalam tenaga pendidik kenapa kita menjadi kekurangan terus, sebenarnya masalah pegawai ini untuk di Kayong Utara sendiri ada 2.400 orang dari jumlah tersebut ada 1.500 pegawai itu merupakan tenaga pendidik, 400 tenaga medis, sehingga kami di OPD di kecamatan, di sekretariat daerah hanya memiliki kurang lebih 500 pegawai negeri," jelasnya.
Untuk itu, dirinya berpesan kepada pihak sekolah yang ingin mengajukan uji coba full day school  dapat dilakukan setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara.
"Jangan melihat kebijakan ini seperti prestise atau ajang gengsi-gengsian, dan ini juga sekarang juga masih diperdebatkan," ujar dia.
Di Kecamatan Pulau Maya Karimata, kebijakan tersebut memang sulit untuk diterapkan dikarenakan akses menuju ke sekolah sangat sulit dan penuh perjuangan untuk bisa menuju ke sekolah yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.
"Di daerah kepulauan jadi tiap hari itu ada siswa yang diantarjemput, ada yang diantar jemput sekolah ada juga yang diantar oleh orangtuanya dan ada juga yang memakai sampan sendiri," kata salah seorang guru kepada Hildi Hamid.
Diharapkan ada percontohan sebelum benar-benar diterapkan di Kayong Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Sarananya seperti ruang sekolah, jumlah sekolahan, jarak tempuh ke sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan prasarananya termasuk tenaga pendidiknya juga  masih terbatas," kata Bupati Kayong Utara Hildi Hamid.
Untuk tenaga pendidik sendiri, walaupun saat ini di Kabupaten Kayong Utara presentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga guru lebih banyak dibanding dengan OPD dan tenaga medis, namun jumlah tersebut masih terbilang kurang sehingga harus mengangkat tenaga kontrak.
"Di dalam tenaga pendidik kenapa kita menjadi kekurangan terus, sebenarnya masalah pegawai ini untuk di Kayong Utara sendiri ada 2.400 orang dari jumlah tersebut ada 1.500 pegawai itu merupakan tenaga pendidik, 400 tenaga medis, sehingga kami di OPD di kecamatan, di sekretariat daerah hanya memiliki kurang lebih 500 pegawai negeri," jelasnya.
Untuk itu, dirinya berpesan kepada pihak sekolah yang ingin mengajukan uji coba full day school  dapat dilakukan setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara.
"Jangan melihat kebijakan ini seperti prestise atau ajang gengsi-gengsian, dan ini juga sekarang juga masih diperdebatkan," ujar dia.
Di Kecamatan Pulau Maya Karimata, kebijakan tersebut memang sulit untuk diterapkan dikarenakan akses menuju ke sekolah sangat sulit dan penuh perjuangan untuk bisa menuju ke sekolah yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.
"Di daerah kepulauan jadi tiap hari itu ada siswa yang diantarjemput, ada yang diantar jemput sekolah ada juga yang diantar oleh orangtuanya dan ada juga yang memakai sampan sendiri," kata salah seorang guru kepada Hildi Hamid.
Diharapkan ada percontohan sebelum benar-benar diterapkan di Kayong Utara.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017