Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Sambas Hairiah mengimbau calon TKI yang akan berangkat terlebih dahulu mencari informasi tentang seluk beluk bekerja di luar negeri di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat.
"Imbauan tersebut agar calon TKI memahami prosedur, mendapatkan pelatihan mengenai tata cara bekerja dengan baik dan tahu pihak-pihak yang harus dihubungi apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Hairiah menyebutkan bahwa sebenarnya calon TKI sebelum berangkat terlebih dahulu sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mengetahui tentang kultur budaya negara tujuan bekerja.
"Hal-hal ini sebenarnya sudah harus tersampaikan sejak awal. Sehingga apabila mengalami kekerasan bisa ditangani sedini mungkin," terangnya.
Saat ini pihaknya sendiri telah berupaya membangun kerja sama dengan pihak Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik indonesia (KBRI).
"Kita akan terus membangun kerja sama dengan pihak KJRI dan KBRI teutama di daerah yang banyak tenaga kerja dari Sambas," paparnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas juga telah bekerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja untuk membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang bertujuan bisa dijadikan sarana informasi bagi calon tenaga kerja sebelum berangkat ke negara tujuan.
"Kita tidak mau lagi mendengar permasalahan TKI kita yang mendapatkan tindak kekerasan di tempat bekerja. Sehingga dengan adanya LTSP ini diharapkan sebagai wadah pelatihan dan informasi ketika hendak menjadi TKI," harapnya.
(U.KR-DDI/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Imbauan tersebut agar calon TKI memahami prosedur, mendapatkan pelatihan mengenai tata cara bekerja dengan baik dan tahu pihak-pihak yang harus dihubungi apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Hairiah menyebutkan bahwa sebenarnya calon TKI sebelum berangkat terlebih dahulu sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mengetahui tentang kultur budaya negara tujuan bekerja.
"Hal-hal ini sebenarnya sudah harus tersampaikan sejak awal. Sehingga apabila mengalami kekerasan bisa ditangani sedini mungkin," terangnya.
Saat ini pihaknya sendiri telah berupaya membangun kerja sama dengan pihak Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik indonesia (KBRI).
"Kita akan terus membangun kerja sama dengan pihak KJRI dan KBRI teutama di daerah yang banyak tenaga kerja dari Sambas," paparnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas juga telah bekerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja untuk membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang bertujuan bisa dijadikan sarana informasi bagi calon tenaga kerja sebelum berangkat ke negara tujuan.
"Kita tidak mau lagi mendengar permasalahan TKI kita yang mendapatkan tindak kekerasan di tempat bekerja. Sehingga dengan adanya LTSP ini diharapkan sebagai wadah pelatihan dan informasi ketika hendak menjadi TKI," harapnya.
(U.KR-DDI/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017