Sanggau (Antara Kalbar) - Bupati Sanggau Paolus Hadi S Ip, M Si menegaskan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) punya andil untuk mencegah terjadinya gizi buruk.
Hal itu ditegaskan orang nomor satu di Kabupaten Sanggau ini saat rapat DKP di Sekretariat Daerah Sanggau, Rabu (13/9).
Saat rapat itu, Â terungkap adanya temuan sebanyak delapan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Sanggau medio Januari hingga Agustus 2017.
Temuan ini menjadi fokus pembicaraan saat rapat tersebut.
"Tugas dewan ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi seluruh rangkaian penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Itu tugas kita," ungkap Paolus Hadi.
Pria yang juga KDP Sanggau sempat mempertanyakan sejauhmana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Kemudian, Â apa-apa yang harus diubah dan dibenahi, termasuk gizinya.Â
"Karena kalau ketahanan pangan kita tidak kuat, berimplikasi pada gizi buruk di masyarakat. Kalau kita bicara pangan, bukan hanya soal padi tapi juga perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain," ujar dia.
Ditambahkan, DKP Kabupaten Sanggau hendaknya menggunakan data sebagai acuan untuk menjadi pembahasan dalam menentukan kebijakan.Â
"Kita minta agar dewan ketahanan pangan yang terdiri dari OPD terkait bersama Camat se Kabupaten Sanggau untuk saling berkoordinasi," kata dia.
"Saya tidak mau rapat dewan ketahanan pangan ini hanya bersifat seremonial, saya mau rapat ini efektif dan ada hasil, kalaupun kita terima gaji dari dewan ketahanan pangan ini rasanya tidak bermartabat kita terima jika persoalan pangan ini tidak berjalan sesuai harapan," ungkap dia.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan perikanan (Dishangpanghortikan) Sanggau yang juga sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau, Ir H John Hendri M Si mengatakan kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan karena kurang makan dan bukan hanya tanggungjawab satu instansi saja.
Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana memenuhi gizi masyarakat.Â
"Disinilah peran dewan ketahanan pangan untuk menata stakeholder, baik itu pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menjaga sekaligus memberikan pemahaman gizi kepada masyarakat," kata John.
Namun ia tidak menafikan bahwa salah satu indikator ketahanan pangan adalah terkait ketersediaan gizi.Â
Tidak dapat dipungkiri rapat ketahanan pangan yang digelar perdana ini masih perlu penyempurnaan, terutama terkait persoalan data seperti yang disebutkan Bupati dan juga masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait termasuk Camat.Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Hal itu ditegaskan orang nomor satu di Kabupaten Sanggau ini saat rapat DKP di Sekretariat Daerah Sanggau, Rabu (13/9).
Saat rapat itu, Â terungkap adanya temuan sebanyak delapan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Sanggau medio Januari hingga Agustus 2017.
Temuan ini menjadi fokus pembicaraan saat rapat tersebut.
"Tugas dewan ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi seluruh rangkaian penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Itu tugas kita," ungkap Paolus Hadi.
Pria yang juga KDP Sanggau sempat mempertanyakan sejauhmana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Kemudian, Â apa-apa yang harus diubah dan dibenahi, termasuk gizinya.Â
"Karena kalau ketahanan pangan kita tidak kuat, berimplikasi pada gizi buruk di masyarakat. Kalau kita bicara pangan, bukan hanya soal padi tapi juga perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain," ujar dia.
Ditambahkan, DKP Kabupaten Sanggau hendaknya menggunakan data sebagai acuan untuk menjadi pembahasan dalam menentukan kebijakan.Â
"Kita minta agar dewan ketahanan pangan yang terdiri dari OPD terkait bersama Camat se Kabupaten Sanggau untuk saling berkoordinasi," kata dia.
"Saya tidak mau rapat dewan ketahanan pangan ini hanya bersifat seremonial, saya mau rapat ini efektif dan ada hasil, kalaupun kita terima gaji dari dewan ketahanan pangan ini rasanya tidak bermartabat kita terima jika persoalan pangan ini tidak berjalan sesuai harapan," ungkap dia.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan perikanan (Dishangpanghortikan) Sanggau yang juga sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau, Ir H John Hendri M Si mengatakan kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan karena kurang makan dan bukan hanya tanggungjawab satu instansi saja.
Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana memenuhi gizi masyarakat.Â
"Disinilah peran dewan ketahanan pangan untuk menata stakeholder, baik itu pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menjaga sekaligus memberikan pemahaman gizi kepada masyarakat," kata John.
Namun ia tidak menafikan bahwa salah satu indikator ketahanan pangan adalah terkait ketersediaan gizi.Â
Tidak dapat dipungkiri rapat ketahanan pangan yang digelar perdana ini masih perlu penyempurnaan, terutama terkait persoalan data seperti yang disebutkan Bupati dan juga masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait termasuk Camat.Â
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017