Pontianak (Antara Kalbar) - Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat, melakukan unjuk rasa, menolak atau menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap petani di provinsi itu.
"Karena hingga kini para petani masih menjadi korban kriminalisasi, bahkan tidak sedikit tanah mereka yang dirampas untuk perluasan perkebunan, hutan tanaman industri hingga untuk taman nasional," kata Koordinator Lapangan FPR Kalbar, Wahyu Setiawan saat melakukan aksinya di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, Senin.
FPR menuding, dibalik proyek "kedaulatan pangan dan pertanian serta pembangunan berkelanjutan" para petani terus ditipu dengan berbagai skema atas nama kemitraan, inti plasma dan pemberdayaan, katanya.
"Selain itu para petani juga di cengkram oleh program kemitraan untuk pertanian berkelanjutan Indonesia, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar," ungkapnya.
Dari data yang ada, program tersebut menargetkan dapat mengontrol sekitar seribu hektare dan dua ribuan petani anggota "kemitraan", yang dalam program tersebut menyediakan semua prasarana produksi pertanian (bibit, obat-obatan, hingga alat kerja, serta pembiayaan pertanian).
"Namun dibalik itu, tenaga dan pendapatan petani `diperas` melalui potongan hasil produksi untuk mengganti atau membayar sarana produksi yang telah digunakan oleh perusahaan dan sebagainya," kata Wahyu.
Oleh karena itu, ia menambahkan, FPR Kalbar menentang, masih terjadinya kriminalisasi terhadap para petani, menentang monopoli dan perampasan terhadap tanah-tanah petani di Kalbar, dan di Indonesia umumnya.
Dalam aksinya puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam FPR Kalbar, menolak reformasi agraria, mendesak aparat hukum agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani, mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
Selain itu, FPR Kalbar juga mendesak pemerintah agar mencabut izin perkebunan, pertambangan yang melanggar HAM (hak asasi manusia), mendesak pemerintah menaikkan harga komoditas hasil pertanian, seperti karet, lada dan lain-lainnya.
"Kami minta pemerintah juga menaikkan upah buruh tani di perkebunan sawit yang ada di Kalbar," ujarnya.
Aksi unjuk rasa oleh puluhan petani yang tergabung dalam FPR Kalbar, setelah menyampaikan aspirasinya di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, kemudian juga melanjutkan aksi serupa di Mapolda Kalbar, dan DPRD Kalbar.
(U.A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Karena hingga kini para petani masih menjadi korban kriminalisasi, bahkan tidak sedikit tanah mereka yang dirampas untuk perluasan perkebunan, hutan tanaman industri hingga untuk taman nasional," kata Koordinator Lapangan FPR Kalbar, Wahyu Setiawan saat melakukan aksinya di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, Senin.
FPR menuding, dibalik proyek "kedaulatan pangan dan pertanian serta pembangunan berkelanjutan" para petani terus ditipu dengan berbagai skema atas nama kemitraan, inti plasma dan pemberdayaan, katanya.
"Selain itu para petani juga di cengkram oleh program kemitraan untuk pertanian berkelanjutan Indonesia, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar," ungkapnya.
Dari data yang ada, program tersebut menargetkan dapat mengontrol sekitar seribu hektare dan dua ribuan petani anggota "kemitraan", yang dalam program tersebut menyediakan semua prasarana produksi pertanian (bibit, obat-obatan, hingga alat kerja, serta pembiayaan pertanian).
"Namun dibalik itu, tenaga dan pendapatan petani `diperas` melalui potongan hasil produksi untuk mengganti atau membayar sarana produksi yang telah digunakan oleh perusahaan dan sebagainya," kata Wahyu.
Oleh karena itu, ia menambahkan, FPR Kalbar menentang, masih terjadinya kriminalisasi terhadap para petani, menentang monopoli dan perampasan terhadap tanah-tanah petani di Kalbar, dan di Indonesia umumnya.
Dalam aksinya puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam FPR Kalbar, menolak reformasi agraria, mendesak aparat hukum agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani, mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
Selain itu, FPR Kalbar juga mendesak pemerintah agar mencabut izin perkebunan, pertambangan yang melanggar HAM (hak asasi manusia), mendesak pemerintah menaikkan harga komoditas hasil pertanian, seperti karet, lada dan lain-lainnya.
"Kami minta pemerintah juga menaikkan upah buruh tani di perkebunan sawit yang ada di Kalbar," ujarnya.
Aksi unjuk rasa oleh puluhan petani yang tergabung dalam FPR Kalbar, setelah menyampaikan aspirasinya di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, kemudian juga melanjutkan aksi serupa di Mapolda Kalbar, dan DPRD Kalbar.
(U.A057/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017