Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, kota itu telah dinobatkan sebagai kota dengan layanan publik terbaik.
"Karena Pemkot Pontianak sudah lama melakukan keterbukaan informasi, yang merupakan bagian dalam layanan publik," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Dia memberi contoh, jika Standar Operasional Pelayanan (SOP) bisa diakses, tandanya keterbukaan informasi sudah dilakukan. Data-data macam APBD dan rencana pembangunan, sudah tersedia di web Bappeda Pontianak.
"Nanti kami integrasikan semua dan targetnya tahun depan semuanya tergabung di aplikasi Gencil, karena data sudah terintegrasi dalam satu data," ungkapnya.
Aplikasi Gencil (Goverment And Smart city Landmark), yakni aplikasi untuk menampung berbagai keluhan masyarakat Kota Pontianak agar bisa dengan cepat ditindak lanjuti.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta Komisi Informasi Kalbar, tidak menilai suatu daerah ideal. Menurutnya sebutan ideal tidak mungkin dalam keterbukaan, karena pasti akan ada kendala.
Menurut dia, kadang semuanya ingin serba cepat, agar terkesan wah dalam penerapan, padahal semuanya perlu proses dan bertahap.
"Saya pernah ngomong sama salah seorang sekretaris dinas di Singapura, kalau penerapan sesuatu itu harus ada eksperimen. Terutama buat unit kecil dulu agar kegagalan itu tidak terlalu besar, dan uji coba dalam penerapan itu tidak hanya sekali saja," katanya.
Selain itu, soal keterbukaan informasi, ada beberapa sengketa yang diselesaikan secara internal, misalnya ketika orang minta surat tentang pembebasan lahan, dan itu sudah terjadi 30-40 tahun lalu. Mereka meminta surat itu hanya untuk bukti di pengadilan, maka hal demikian tidak bisa juga diberikan.
"Kita juga pilah dalam memberikan informasi, contoh lainnya ada di PDAM, mengatakan air di lokasi ini keruh, di sana keruh dan besoknya timbul iklan mengatakan kalau gitu, kita pasang sumur bor saja. Inikan sebenarnya ada indikasi untuk merusak citra PDAM," jelasnya.
Dirinya mengungkapkan hal semacam itu harus bijak dalam menjalankannya.
(U.A057/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Karena Pemkot Pontianak sudah lama melakukan keterbukaan informasi, yang merupakan bagian dalam layanan publik," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Dia memberi contoh, jika Standar Operasional Pelayanan (SOP) bisa diakses, tandanya keterbukaan informasi sudah dilakukan. Data-data macam APBD dan rencana pembangunan, sudah tersedia di web Bappeda Pontianak.
"Nanti kami integrasikan semua dan targetnya tahun depan semuanya tergabung di aplikasi Gencil, karena data sudah terintegrasi dalam satu data," ungkapnya.
Aplikasi Gencil (Goverment And Smart city Landmark), yakni aplikasi untuk menampung berbagai keluhan masyarakat Kota Pontianak agar bisa dengan cepat ditindak lanjuti.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta Komisi Informasi Kalbar, tidak menilai suatu daerah ideal. Menurutnya sebutan ideal tidak mungkin dalam keterbukaan, karena pasti akan ada kendala.
Menurut dia, kadang semuanya ingin serba cepat, agar terkesan wah dalam penerapan, padahal semuanya perlu proses dan bertahap.
"Saya pernah ngomong sama salah seorang sekretaris dinas di Singapura, kalau penerapan sesuatu itu harus ada eksperimen. Terutama buat unit kecil dulu agar kegagalan itu tidak terlalu besar, dan uji coba dalam penerapan itu tidak hanya sekali saja," katanya.
Selain itu, soal keterbukaan informasi, ada beberapa sengketa yang diselesaikan secara internal, misalnya ketika orang minta surat tentang pembebasan lahan, dan itu sudah terjadi 30-40 tahun lalu. Mereka meminta surat itu hanya untuk bukti di pengadilan, maka hal demikian tidak bisa juga diberikan.
"Kita juga pilah dalam memberikan informasi, contoh lainnya ada di PDAM, mengatakan air di lokasi ini keruh, di sana keruh dan besoknya timbul iklan mengatakan kalau gitu, kita pasang sumur bor saja. Inikan sebenarnya ada indikasi untuk merusak citra PDAM," jelasnya.
Dirinya mengungkapkan hal semacam itu harus bijak dalam menjalankannya.
(U.A057/Y008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017