Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mempawah memprioritaskan empat isu strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang.
"Keempat isu tersebut yakni pelayanan dasar, risiko bencana, ketimpangan sosial ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA)," kata
Bupati Mempawah, Erlina, di Mempawah, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa isu-isu tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara terstruktur dan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.
"Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama kami. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan kualitas yang semakin baik," tuturnya.
Menurutnya, wilayah Mempawah yang rawan banjir dan tanah longsor membuat isu mitigasi bencana menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Erlina menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas daerah untuk menghadapi potensi bencana.
"Kami mendorong perencanaan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana," kata Erlina.
Ketimpangan sosial dan ekonomi antara pusat kota dan pedesaan juga menjadi persoalan mendesak. Menurut Erlina, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pelaku UMKM menjadi instrumen penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Dalam isu pengelolaan sumber daya alam, Pemkab Mempawah menekankan pentingnya keberlanjutan. Kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, namun eksploitasi yang tidak terkendali bisa berdampak negatif terhadap lingkungan.
"Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Semua harus seimbang dan berkelanjutan," kata Erlina.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan yang turut hadir dalam Musrembang Mempawah 2026 tersebut, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah Pemkab Mempawah dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berbasis isu strategis.
"Pemprov Kalbar akan terus bersinergi dengan Pemkab Mempawah, khususnya dalam penguatan pelayanan dasar, pengurangan risiko bencana, dan pemerataan pembangunan ekonomi," kata Harisson.
Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan ruang yang berbasis mitigasi bencana serta program ekonomi berbasis potensi lokal sebagai kunci pengentasan ketimpangan sosial.
Melalui Musrenbang 2025 ini, Pemkab Mempawah berharap dapat menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Perencanaan yang inklusif dan berbasis data menjadi prinsip utama dalam menyusun RPJMD mendatang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi serta partisipasi masyarakat, Mempawah ditargetkan tumbuh sebagai daerah yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.
