Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, PT Pertamina (Persero) berpotensi akan mensubsidi sebesar Rp16 triliun untuk BBM solar tahun 2018.
"Hal itu, bisa dilihat dari alokasi solar bersubsidi tahun 2017, yang ditetapkan sebesar 14,82 juta kilo liter. Jika selisih harga solar subsidi dengan harga keekonomian solar rata-rata sebesar Rp1.400 per liter, maka pemerintah terpaksa harus menggelontorkan subsidi sekitar Rp20,7 triliun di tahun 2017," kata Sofyano Zakaria saat di hubungi di Jakarta, Selasa.
Namun karena pengadaan dan distribusi solar menggunakan pola penugasan kepada BUMN Pertamina, maka subsidi itu tidak merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, katanya.
"Pemerintah hanya menanggung subsidi sebesar Rp500 per liter, artinya secara tidak langsung "memaksa" Pertamina mensubsidi sekitar Rp16 triliun," kata Sofyano.
Disisi lain, sngka "subsidi" solar sekitar Rp16 triliun yang terpaksa menjadi beban BUMN Pertamina, bahkan dapat dipahami tidak adil bagi rakyat banyak yang menggunakan elpiji bersubsidi untuk alat memasak dalam rumah tangga yang dialokasi subsidinya oleh pemerintah sebesar Rp20 triliun.
Padahal, BBM solar yang tetap disubsidi dan umumnya dipergunakan oleh pengusaha angkutan, sementara bbm premium yang dipergunakan oleh konsumen langsung, tidak disubsidi, tentu ini akan dipahami sebagai sikap yang tidak adil, ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga bbm pada tahun 2018, pasti disambut baik oleh masyarakat, namun membiarkan BUMN memberi "subsidi" kepada masyarakat pemakai solar yang menyebabkan BUMN rugi dalam tanda kutip, adalah hal yang bisa dipermasalahkan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Perseroan.
Sehingga, BUMN perlu landasan hukum yang berdasar ketika menjual rugi BBM kepada siapa pun, katanya.
"Pemerintah harusnya bisa memberi kebijakan kepada BUMN untuk mengoreksi harga jual solar sama halnya seperti yang dilakukan oleh PLN ketika mengoreksi besaran TDL kepada masyarakat," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Hal itu, bisa dilihat dari alokasi solar bersubsidi tahun 2017, yang ditetapkan sebesar 14,82 juta kilo liter. Jika selisih harga solar subsidi dengan harga keekonomian solar rata-rata sebesar Rp1.400 per liter, maka pemerintah terpaksa harus menggelontorkan subsidi sekitar Rp20,7 triliun di tahun 2017," kata Sofyano Zakaria saat di hubungi di Jakarta, Selasa.
Namun karena pengadaan dan distribusi solar menggunakan pola penugasan kepada BUMN Pertamina, maka subsidi itu tidak merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, katanya.
"Pemerintah hanya menanggung subsidi sebesar Rp500 per liter, artinya secara tidak langsung "memaksa" Pertamina mensubsidi sekitar Rp16 triliun," kata Sofyano.
Disisi lain, sngka "subsidi" solar sekitar Rp16 triliun yang terpaksa menjadi beban BUMN Pertamina, bahkan dapat dipahami tidak adil bagi rakyat banyak yang menggunakan elpiji bersubsidi untuk alat memasak dalam rumah tangga yang dialokasi subsidinya oleh pemerintah sebesar Rp20 triliun.
Padahal, BBM solar yang tetap disubsidi dan umumnya dipergunakan oleh pengusaha angkutan, sementara bbm premium yang dipergunakan oleh konsumen langsung, tidak disubsidi, tentu ini akan dipahami sebagai sikap yang tidak adil, ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikan harga bbm pada tahun 2018, pasti disambut baik oleh masyarakat, namun membiarkan BUMN memberi "subsidi" kepada masyarakat pemakai solar yang menyebabkan BUMN rugi dalam tanda kutip, adalah hal yang bisa dipermasalahkan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Perseroan.
Sehingga, BUMN perlu landasan hukum yang berdasar ketika menjual rugi BBM kepada siapa pun, katanya.
"Pemerintah harusnya bisa memberi kebijakan kepada BUMN untuk mengoreksi harga jual solar sama halnya seperti yang dilakukan oleh PLN ketika mengoreksi besaran TDL kepada masyarakat," ungkapnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017