Pontianak (Antara Kalbar) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Menggugat (KKM) meminta pemerintah daerah untuk menyikapi serius dampak dari banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Kalbar beberapa waktu lalu.
"Kami sangat menyayangkan karena pemerintah daerah, baik itu dari Camat, Bupati, sampai Gubernur, menganggap bencana banjir kemarin sebagai hal biasa, sehingga penanganannya tidak serius. Namun, kenyataan di lapangan, banyak korban yang kehilangan harta benda dan mata pencariannya, sehingga ini harus disikapi serius," kata Koordinator Koalisi Kalbar Menggugat (KKM), Kriss Gunui di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, hal itu sudah disampaikan pihaknya kepada BPBD Kalbar pada Rabu kemarin, dimana dia dan puluhan warga lainnya meminta BPBD Kalbar untuk bertindak dari bencana yang terjadi.
Menurutnya, akibat bencara banjir pada Agustus lalu, memberikan dampak pada beberapa daerah terutama di desa-desa Kecamatan Jelai Hulu dan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
Beberapa di antaranya gangguan kesehatan, sakit dan sebagainya yang seharusnya segera ditangani pihak-pihak terkait.
Ditempat yang sama, perwakilan masyarakat Kecamatan Jelai Hulu, Darmono mengatakan, masyarakat terdampak merasa kecewa karena belum ada kepedulian dari pihak terkait terhadap bencana ini.
"Baik itu DPR-nya, Bupatinya, bahkan termasuk camat sendiri yang di sekitar merasa bahwa banjir ini adalah banjir biasa," katanya.
Untuk itu, ada inisiasi pemikiran untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah terkait di Kabupaten Ketapang.
Tuntutan tersebut di antaranya pemulihan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah dalam bentuk bantuan materiil dan non materiil, kemudian mMerelokasi tempat tinggal korban yang kehilangan rumah dan tanah, pemulihan kesehatan bagi korban yang sakit karena tertimpa bencana, pemulihan psikis bagi korban langsung dan tak langsung.
Mereka juga meminta agar pemda bisa segera membangun kembali infrastruktur atau fasilitas umum yang rusak, antara lain jembatan penghubung kampung, rumah ibadah dan jalan antar kampung, mengganti aset atau kerugian materiil secara layak untuk seluruh korban, memulihkan dan menata kembali Tanjung Teluk Runjai yang berada di pusat Kampung Tanjung sebagai identitas utama Kampung.
"Kami sudah menyampaikan tuntutan tersebut, namun respon dari pemerintah daerah tidak ada. Tidak ada kepedulian dan ini yang sangat kita sayangkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami sangat menyayangkan karena pemerintah daerah, baik itu dari Camat, Bupati, sampai Gubernur, menganggap bencana banjir kemarin sebagai hal biasa, sehingga penanganannya tidak serius. Namun, kenyataan di lapangan, banyak korban yang kehilangan harta benda dan mata pencariannya, sehingga ini harus disikapi serius," kata Koordinator Koalisi Kalbar Menggugat (KKM), Kriss Gunui di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, hal itu sudah disampaikan pihaknya kepada BPBD Kalbar pada Rabu kemarin, dimana dia dan puluhan warga lainnya meminta BPBD Kalbar untuk bertindak dari bencana yang terjadi.
Menurutnya, akibat bencara banjir pada Agustus lalu, memberikan dampak pada beberapa daerah terutama di desa-desa Kecamatan Jelai Hulu dan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
Beberapa di antaranya gangguan kesehatan, sakit dan sebagainya yang seharusnya segera ditangani pihak-pihak terkait.
Ditempat yang sama, perwakilan masyarakat Kecamatan Jelai Hulu, Darmono mengatakan, masyarakat terdampak merasa kecewa karena belum ada kepedulian dari pihak terkait terhadap bencana ini.
"Baik itu DPR-nya, Bupatinya, bahkan termasuk camat sendiri yang di sekitar merasa bahwa banjir ini adalah banjir biasa," katanya.
Untuk itu, ada inisiasi pemikiran untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah terkait di Kabupaten Ketapang.
Tuntutan tersebut di antaranya pemulihan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah dalam bentuk bantuan materiil dan non materiil, kemudian mMerelokasi tempat tinggal korban yang kehilangan rumah dan tanah, pemulihan kesehatan bagi korban yang sakit karena tertimpa bencana, pemulihan psikis bagi korban langsung dan tak langsung.
Mereka juga meminta agar pemda bisa segera membangun kembali infrastruktur atau fasilitas umum yang rusak, antara lain jembatan penghubung kampung, rumah ibadah dan jalan antar kampung, mengganti aset atau kerugian materiil secara layak untuk seluruh korban, memulihkan dan menata kembali Tanjung Teluk Runjai yang berada di pusat Kampung Tanjung sebagai identitas utama Kampung.
"Kami sudah menyampaikan tuntutan tersebut, namun respon dari pemerintah daerah tidak ada. Tidak ada kepedulian dan ini yang sangat kita sayangkan," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017