Sintang (Antara Kalbar) - Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi polemik Guru Garis Depan (GGD) yang mendapat penolakan dari mahasiswa di Kabupaten Sintang.
"Kita meminta Pemerintah Daerah segera mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan penolakan GGD, serta perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," kata Jeffray menanggapi aksi demo penolakan GGD yang dilakukan oleh mahasiswa di Sintang, Kamis.
Ia menjelaskan aksi penolakan terhadap Guru Garis Depan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan dikarenakan adanya syarat khusus ketika rekrutmen GGD yaitu peserta harus memiliki sertifikat profesi yang hanya didapat melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Yang jadi polemik sekarang adalah saat rekrutmen GGD, putra -putri daerah tidak bisa turut serta karena adanya syarat khusus sehingga yang diterima menjadi GGD adalah warga dari luar Kalbar," jelas Jeffray.
Menurut Jeffray, penolakan kehadiran GGD itu bukan tidak beralasan, apalagi banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di daerah namun tak bisa ikut dalam rekrutmen tersebut.
Terkait permintaan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan yang meminta GGD untuk dikembalikan, harus ada langkah yang ditempuh, sebab Guru Garda Depan ini adalah program dari Pemerintah Pusat.
Dirinya menjelaskan bahwa GGD merupakan program Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya sebagai penerima saja.
Dikatakan Jeffray, program tersebut sebenarnya cukup baik, hanya persyaratannya cukup berat.
"Kita tidak mungkin bisa mengambil keputusan begitu saja untuk memulangkan mereka (GGD)," kata Jeffray.
Oleh sebab itu, Jeffray berharap Pemerintah Daerah bisa mengambil langkah - langkah tepat terkait persoalan penolakan guru garis depan.
(KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kita meminta Pemerintah Daerah segera mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan penolakan GGD, serta perlu ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," kata Jeffray menanggapi aksi demo penolakan GGD yang dilakukan oleh mahasiswa di Sintang, Kamis.
Ia menjelaskan aksi penolakan terhadap Guru Garis Depan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan dikarenakan adanya syarat khusus ketika rekrutmen GGD yaitu peserta harus memiliki sertifikat profesi yang hanya didapat melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Yang jadi polemik sekarang adalah saat rekrutmen GGD, putra -putri daerah tidak bisa turut serta karena adanya syarat khusus sehingga yang diterima menjadi GGD adalah warga dari luar Kalbar," jelas Jeffray.
Menurut Jeffray, penolakan kehadiran GGD itu bukan tidak beralasan, apalagi banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di daerah namun tak bisa ikut dalam rekrutmen tersebut.
Terkait permintaan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan yang meminta GGD untuk dikembalikan, harus ada langkah yang ditempuh, sebab Guru Garda Depan ini adalah program dari Pemerintah Pusat.
Dirinya menjelaskan bahwa GGD merupakan program Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya sebagai penerima saja.
Dikatakan Jeffray, program tersebut sebenarnya cukup baik, hanya persyaratannya cukup berat.
"Kita tidak mungkin bisa mengambil keputusan begitu saja untuk memulangkan mereka (GGD)," kata Jeffray.
Oleh sebab itu, Jeffray berharap Pemerintah Daerah bisa mengambil langkah - langkah tepat terkait persoalan penolakan guru garis depan.
(KR-TFT/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017