Pontianak (Antara Kalbar) - Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Boy Tenjuri dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bengkayang, Kalbar menyatakan dalam pembangunan perbatasan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
"Perlu adanya pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan. Hal itu agar masyarakat bisa hidup aman serta dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan," ujarnya di Bengkayang, Senin.
Boy menjelaskan sejak 2005 lalu telah ada perubahan paradigma pembangunan kawasan perbatasan negara yang termuat dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025.
"Dalam RPJP tersebut melihat perspektif lebih luas terhadap negara tetangga dan tetap memberdayakan potensi dalam negeri yaitu kawasan perbatasan termasuk dalam pendekatannya," kata dia.
Ia menambahkan bahwa perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta standardisasi pengamanan darat, laut dan udara. Hal itu harus melibatkan peran aktif masyarakat.
"Melibatkan masyarakat agar merasa memiliki rasa empati untuk membangun dan menjaga perbatasan dari tangan-tangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Dalam FGD tersebut hadir Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Aleksius, Polres Bengkayang, Dandim 1202/Singkawang, Wadansatgas Pamtas, Kabag Hukum Setda Bengkayang, Kasi Politik Kesbangpol Bengkayang, Danramil Jagoi Babang, Camat Jagoi Babang dan Kadis Perhubungan Bengkayang.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Perlu adanya pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan. Hal itu agar masyarakat bisa hidup aman serta dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan," ujarnya di Bengkayang, Senin.
Boy menjelaskan sejak 2005 lalu telah ada perubahan paradigma pembangunan kawasan perbatasan negara yang termuat dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025.
"Dalam RPJP tersebut melihat perspektif lebih luas terhadap negara tetangga dan tetap memberdayakan potensi dalam negeri yaitu kawasan perbatasan termasuk dalam pendekatannya," kata dia.
Ia menambahkan bahwa perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta standardisasi pengamanan darat, laut dan udara. Hal itu harus melibatkan peran aktif masyarakat.
"Melibatkan masyarakat agar merasa memiliki rasa empati untuk membangun dan menjaga perbatasan dari tangan-tangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Dalam FGD tersebut hadir Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Aleksius, Polres Bengkayang, Dandim 1202/Singkawang, Wadansatgas Pamtas, Kabag Hukum Setda Bengkayang, Kasi Politik Kesbangpol Bengkayang, Danramil Jagoi Babang, Camat Jagoi Babang dan Kadis Perhubungan Bengkayang.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017