Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, dana Kementerian Pertanian untuk Provinsi Kalimantan Barat melalui APBN 2018 diperkirakan naik 10 persen hingga 20 persen pada tahun depan.
"Ini merupakan komitmen dari pemerintah dan Komisi IV DPR terhadap Kalbar sebagai salah satu lumbung pangan nasional," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, pada 2018, total anggaran yang mengucur ke Kalbar dari Kementan berkisar setengah triliun rupiah. "Tapi ini belum final," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar dari Fraksi PKB itu.
Sejumlah program yang akan menjadi prioritas di Kalbar antara lain aplikasi teknologi tanam padi Hazton yang alokasinya untuk areal seluas 38 ribu hektare dan akan ditingkatkan pada tahun depan menjadi 50 ribu hektare.
Kemudian, program rehabilitasi jeruk di Kabupaten Sambas khususnya Kecamatan Tebas dengan luas areal keseluruhan 1.800 hektare.
Selain itu, akan dibangun jalan usaha tani dan embung-embung di berbagai lokasi. "Jalan usaha tani penting karena tahun ini banyak program cetak sawah, kalau tidak ada jalannya, bagaimana petani menanam," kata Daniel.
Bahkan program jalan usaha tani pada tahun depan akan mendapat alokasi cukup besar. "Sekarang masih finalisasi, dan yang kita pindah anggarannya dari program lain untuk jalan usaha tani, se-Indonesia, mencapai Rp480 miliar," kata dia.
Selain karena kebutuhan jalan usaha tani yang mendesak, tidak ada instansi lain yang siap membangun kecuali Kementan. "Kalau PU, tidak bisa. Sedangkan kabupaten atau provinsi, anggarannya terbatas sehingga jalan usaha tani terabaikan, tidak ada yang membangun," katanya.
Sementara infrastruktur pertanian yang baik sangat mempengaruhi biaya operasional dari produksi tanaman yang petani hasilkan. "Disini fungsi jalan usaha tani untuk memperkuat daya saing dan ketahanan pangan Indonesia," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Ini merupakan komitmen dari pemerintah dan Komisi IV DPR terhadap Kalbar sebagai salah satu lumbung pangan nasional," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, pada 2018, total anggaran yang mengucur ke Kalbar dari Kementan berkisar setengah triliun rupiah. "Tapi ini belum final," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar dari Fraksi PKB itu.
Sejumlah program yang akan menjadi prioritas di Kalbar antara lain aplikasi teknologi tanam padi Hazton yang alokasinya untuk areal seluas 38 ribu hektare dan akan ditingkatkan pada tahun depan menjadi 50 ribu hektare.
Kemudian, program rehabilitasi jeruk di Kabupaten Sambas khususnya Kecamatan Tebas dengan luas areal keseluruhan 1.800 hektare.
Selain itu, akan dibangun jalan usaha tani dan embung-embung di berbagai lokasi. "Jalan usaha tani penting karena tahun ini banyak program cetak sawah, kalau tidak ada jalannya, bagaimana petani menanam," kata Daniel.
Bahkan program jalan usaha tani pada tahun depan akan mendapat alokasi cukup besar. "Sekarang masih finalisasi, dan yang kita pindah anggarannya dari program lain untuk jalan usaha tani, se-Indonesia, mencapai Rp480 miliar," kata dia.
Selain karena kebutuhan jalan usaha tani yang mendesak, tidak ada instansi lain yang siap membangun kecuali Kementan. "Kalau PU, tidak bisa. Sedangkan kabupaten atau provinsi, anggarannya terbatas sehingga jalan usaha tani terabaikan, tidak ada yang membangun," katanya.
Sementara infrastruktur pertanian yang baik sangat mempengaruhi biaya operasional dari produksi tanaman yang petani hasilkan. "Disini fungsi jalan usaha tani untuk memperkuat daya saing dan ketahanan pangan Indonesia," katanya menegaskan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017