Jakarta (Antara Kalbar) - Konsumsi pangan ikan yang benar semakin
betul-betul diperhatikan oleh warga sehingga Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) juga fokus untuk mengembangkan komoditas perikanan
secara sehat dan berkelanjutan.
"Lambat laun, saat ini masyarakat semakin peduli bahwa ikan yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang jelas," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis, Sabtu.
Menurut dia, semakin banyak warga yang ingin menyadari bahwa ikan yang mereka konsumsi berasal dari praktik penangkapan ikan yang baik serta ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan yang benar.
Melihat tumbuhnya kesadaran itulah, lanjutnya, yang mengakibatkan KKP benar-benar memperjuangkan agar komoditas perikanan yang ada di tengah masyarakat Indonesia diperoleh melalui cara-cara yang berkelanjutan, apalagi RI juga merupakan salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia.
Selain itu, peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kecukupan konsumsi pangan bagi warga miskin yang tersebar di berbagai daerah dengan benar-benar memastikan beragam program subsidi dapat tepat sasaran kepada mereka yang termarjinalkan.
"Perlu menjadi perhatian, bahwa 50 persen konsumsi masyarakat miskin adalah konsumsi pangan," kata Muhammad Syarif Hidayatullah.
Menurut Syarif, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme program bantuan seperti E-Warong dapat diterapkan dengan baik sehingga bantuan pangan tersebut dapat terealisasi.
Hal itu, ujar dia, karena tidak terealisasinya bantuan ini tentu dapat merugikan masyarakat kalangan menengah bawah, karena dapat menggerus daya beli yang mereka miliki.
"Skema nontunai memang langkah yang baik. Akan tetapi, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penyaluran bantuan nontunai secara baik," ucapnya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menargetkan 10 juta penerima subsidi pangan akan tersalurkan dengan mekanisme nontunai.
Sebelumnya, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menginginkan pemerintah lebih proaktif dalam mengantisipasi beragam tantangan yang bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Hizkia juga menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan nusantara.
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan, kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Lambat laun, saat ini masyarakat semakin peduli bahwa ikan yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang jelas," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis, Sabtu.
Menurut dia, semakin banyak warga yang ingin menyadari bahwa ikan yang mereka konsumsi berasal dari praktik penangkapan ikan yang baik serta ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan yang benar.
Melihat tumbuhnya kesadaran itulah, lanjutnya, yang mengakibatkan KKP benar-benar memperjuangkan agar komoditas perikanan yang ada di tengah masyarakat Indonesia diperoleh melalui cara-cara yang berkelanjutan, apalagi RI juga merupakan salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia.
Selain itu, peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kecukupan konsumsi pangan bagi warga miskin yang tersebar di berbagai daerah dengan benar-benar memastikan beragam program subsidi dapat tepat sasaran kepada mereka yang termarjinalkan.
"Perlu menjadi perhatian, bahwa 50 persen konsumsi masyarakat miskin adalah konsumsi pangan," kata Muhammad Syarif Hidayatullah.
Menurut Syarif, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme program bantuan seperti E-Warong dapat diterapkan dengan baik sehingga bantuan pangan tersebut dapat terealisasi.
Hal itu, ujar dia, karena tidak terealisasinya bantuan ini tentu dapat merugikan masyarakat kalangan menengah bawah, karena dapat menggerus daya beli yang mereka miliki.
"Skema nontunai memang langkah yang baik. Akan tetapi, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penyaluran bantuan nontunai secara baik," ucapnya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menargetkan 10 juta penerima subsidi pangan akan tersalurkan dengan mekanisme nontunai.
Sebelumnya, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menginginkan pemerintah lebih proaktif dalam mengantisipasi beragam tantangan yang bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Hizkia juga menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan nusantara.
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan, kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017