Pontianak (Antaranews Kalbar) - Untuk menangkal kampanye hoaks pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Polresta Pontianak telah membentuk Satgas Siber, kata Kapolresta Pontianak Kombes Purwanto.
"Khusus menangkap berita hoaks, kami sudah membentuk Satgas Siber untuk menanganinya," kata Purwanto, di Pontianak, Senin.
Ia menyatakan sudah semestinya seluruh peserta pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Pontianak 2018-2023 yang akan berkompetisi, dapat memanfaatkan waktu kampanye sebagai media komunikasi kepada masyarakat secara optimal, serta juga memperhatikan metode kampanye yang aman dan damai.
"Ada yang harus mereka patuhi untuk tidak dilanggar dalam kampanye, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan berita hoaks di media sosial," ujarnya pula.
Menurut dia, deklarasi kampanye damai yang sebelumnya dilakukan, sudah tepat agar para calon kepala daerah tersebut melahirkan kampanye yang berintegritas dan damai.
Purwanto berharap, deklarasi kampanye damai tersebut jadi bukti adanya kesatuan dan semangat untuk secara bersama mewujudkan pelaksanaan pilkada yang damai, langsung, umum, bebas serta rahasia, jujur dan adil.
"Peserta Pilwako Pontianak juga harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak Mahmudah mengharapkan penyelenggaraan pilkada di Pontianak menjadi contoh model pilkada damai di Kalbar dan daerah lainnya.
"Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pontianak diharapkan jadi model penyelenggaraan pilkada yang tertib, lancar dan damai," katanya.
Dia menjelaskan, masyarakat Kota Pontianak adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, sehingga kemajemukan itu hendaknya membentuk rasa persatuan.
"Pilihan boleh beda, tapi harus tetap saling menghargai satu dan yang lainnya, sehingga ketenteraman tetap terjaga," ujarnya pula.
Ia meminta kepada calon wali kota dan wakil wali kota untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kampanye, salah satunya seperti menampilkan program yang menarik yang dapat meyakinkan masyarakat, untuk menentukan pilihan terbaik.
Pilwako Pontianak 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Pontianak, yakni nomor urut satu Hary Adrianto dan Yandi diusung oleh PPP, PAN, Hanura atau sebanyak 12 kursi; kemudian Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan didukung oleh Partai Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat, PKPI atau sebanyak 20 kursi; dan nomor urut tiga Satarudin dan Alpian Aminardi diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB atau sebanyak 11 kursi.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Khusus menangkap berita hoaks, kami sudah membentuk Satgas Siber untuk menanganinya," kata Purwanto, di Pontianak, Senin.
Ia menyatakan sudah semestinya seluruh peserta pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Pontianak 2018-2023 yang akan berkompetisi, dapat memanfaatkan waktu kampanye sebagai media komunikasi kepada masyarakat secara optimal, serta juga memperhatikan metode kampanye yang aman dan damai.
"Ada yang harus mereka patuhi untuk tidak dilanggar dalam kampanye, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan berita hoaks di media sosial," ujarnya pula.
Menurut dia, deklarasi kampanye damai yang sebelumnya dilakukan, sudah tepat agar para calon kepala daerah tersebut melahirkan kampanye yang berintegritas dan damai.
Purwanto berharap, deklarasi kampanye damai tersebut jadi bukti adanya kesatuan dan semangat untuk secara bersama mewujudkan pelaksanaan pilkada yang damai, langsung, umum, bebas serta rahasia, jujur dan adil.
"Peserta Pilwako Pontianak juga harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak Mahmudah mengharapkan penyelenggaraan pilkada di Pontianak menjadi contoh model pilkada damai di Kalbar dan daerah lainnya.
"Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pontianak diharapkan jadi model penyelenggaraan pilkada yang tertib, lancar dan damai," katanya.
Dia menjelaskan, masyarakat Kota Pontianak adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, sehingga kemajemukan itu hendaknya membentuk rasa persatuan.
"Pilihan boleh beda, tapi harus tetap saling menghargai satu dan yang lainnya, sehingga ketenteraman tetap terjaga," ujarnya pula.
Ia meminta kepada calon wali kota dan wakil wali kota untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kampanye, salah satunya seperti menampilkan program yang menarik yang dapat meyakinkan masyarakat, untuk menentukan pilihan terbaik.
Pilwako Pontianak 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Pontianak, yakni nomor urut satu Hary Adrianto dan Yandi diusung oleh PPP, PAN, Hanura atau sebanyak 12 kursi; kemudian Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan didukung oleh Partai Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat, PKPI atau sebanyak 20 kursi; dan nomor urut tiga Satarudin dan Alpian Aminardi diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB atau sebanyak 11 kursi.***2***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018