Pontianak (Antaranews Kalbar) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat mengajak para perempuan muda menyiapkan diri menjadi "ibu smart" atau cerdas, sehingga ketika hamil dan merawat anak-anaknya, dapat menciptakan anak-anak cerdas dan terbebas dari ancaman stunting.
"Menciptakan ibu yang 'smart', karena dari ibu yang 'smart' itulah lahir anak-anak 'smart'," kata anggota Komisi V DPRD Kalbar, Henny Dwirini saat menjadi pembicara pada Forum Jurnalis yang diadakan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) di Pontianak, Rabu.
Menurut Henny, anak yang cerdas adalah generasi bangsa yang baik, karena terbebas dari ancaman stunting atau kurang gizi kronis yang mengakibatkan anak mengalami tinggi badan lebih rendah dari standar usianya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, anak "stunting "merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia, khususnya di Kalbar.
"Saya mengalami kondisi bagaimana sulitnya saat hamil. Selama 4 bulan kesulitan untuk makan karena selalu mual. Tapi saya sadar, walaupun tak bisa makan, vitamin harus tetap dimakan. Saya harus memastikan bagaimana vitamin tetap bisa dimakan saat tidak mual-mual, karena itu penting bagi janin dalam kandungan saya," katanya lagi.
Kini, Henny Dwirini menambahkan, pengalaman memelihara kandungan agar tetap melahirkan bayi yang sehat, ia ungkapkan pula pada anak perempuannya yang sedang hamil 5 bulan. "Saya minta agar anak saya itu juga tak melupakan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin dan kalsium agar melahirkan bayi yang sehat," katanya lagi.
Terkait masalah stunting, Henny menambahkan, merupakan pekerjaan rumah (PR) Komisi V DPRD Kalbar yang salah satunya membidangi kesehatan. Selepas dari diskusi itu ia mengatakan akan melapor ke ketua Komisi V sehingga bisa disiapkan rencana ke depan dalam menghadapi dan mencegah semakin banyaknya anak-anak dalam kondisi gizi kurang.
Sementara itu, Koordinasi Program IMA World Health di Kalbar, Masri Aulia, menyatakan saat ini yang perlu dilakukan untuk menguatkan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan pihak-pihak yang "concern" terhadap masalah kesehatan di Kalbar, adalah dengan penguatan anggaran dan kebijakan.
IMA World Health adalah lembaga yang "concern" menggaungkan persoalan "stunting" dengan melibatkan lembaga lintas sektoran dalam penanganan isu-isu kesehatan di tiap provinsi di Indonesia, tak terkecuali Kalbar.
Porsi Kalbar dalam program yang dikelola IMA World Health cukup besar. Ini bisa dilihat dari lima daerah Kalbar yang mendapat jatah proyek lembaga asal Amerika Serikat tersebut.
Dia mengatakan, kebijakan anggaran yang diberlakukan Pemprov Kalbar dalam persoalan "stunting" ini masih lemah.
"Jika anggaran lemah tentu ini menjadi persoalan tersendiri yang harus mendapat perhatian serius. Mengapa? Karena anggaran adalah salah satu faktor penting untuk menguatkan lagi program yang sudah berjalan," katanya menambahkan.
Dia menambahkan, meski sudah ada Perpres No 83 Tahun 2018 Tentang Sinergisitas penanganan stunting, tetapi masih dibutuhkan aturan di tingkat provinsi. "Ini pastinya akan menguatkan Perpres tersebut yang mengharuskan adanya koordinasi bersama antarlembaga mengatasi persoalan `stunting` ini," kata dia.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar, Mulyadi menambahkan, berdasarkan data pemantauan status gizi di Kalbar tahun 2016, posisi Kalbar untuk prevalensi balita "underweigth" berada pada 27,5 dan berada di atas prevalensi nasional. Sementara untuk prevalensi balita "stunting" 34,9 dan berada di atas prevalensi nasional.
Dia mengatakan berdasarkan kondisi masalah gizi di Kalbar dan untuk mengawal implementasi sinkronisasi Kebijakan strategis pangan dan gizi (KSPG) dan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RADPG), diperlukan payung hukum. "Payung hukum ini sebagai upaya menyeluruh yang bersifat lintas program dan lintas sektor sebagai wadah di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten) untuk mengintegrasikan berbagai program dan sektor dalam upaya penurunan masalah gizi," kata dia.
Kemudian, membuat peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pangan dan gizi mencegah stunting di Kalbar dan membentuk badan adhock semi pemerintah untuk memastikan implementasi RADPG.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Menciptakan ibu yang 'smart', karena dari ibu yang 'smart' itulah lahir anak-anak 'smart'," kata anggota Komisi V DPRD Kalbar, Henny Dwirini saat menjadi pembicara pada Forum Jurnalis yang diadakan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) di Pontianak, Rabu.
Menurut Henny, anak yang cerdas adalah generasi bangsa yang baik, karena terbebas dari ancaman stunting atau kurang gizi kronis yang mengakibatkan anak mengalami tinggi badan lebih rendah dari standar usianya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, anak "stunting "merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia, khususnya di Kalbar.
"Saya mengalami kondisi bagaimana sulitnya saat hamil. Selama 4 bulan kesulitan untuk makan karena selalu mual. Tapi saya sadar, walaupun tak bisa makan, vitamin harus tetap dimakan. Saya harus memastikan bagaimana vitamin tetap bisa dimakan saat tidak mual-mual, karena itu penting bagi janin dalam kandungan saya," katanya lagi.
Kini, Henny Dwirini menambahkan, pengalaman memelihara kandungan agar tetap melahirkan bayi yang sehat, ia ungkapkan pula pada anak perempuannya yang sedang hamil 5 bulan. "Saya minta agar anak saya itu juga tak melupakan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin dan kalsium agar melahirkan bayi yang sehat," katanya lagi.
Terkait masalah stunting, Henny menambahkan, merupakan pekerjaan rumah (PR) Komisi V DPRD Kalbar yang salah satunya membidangi kesehatan. Selepas dari diskusi itu ia mengatakan akan melapor ke ketua Komisi V sehingga bisa disiapkan rencana ke depan dalam menghadapi dan mencegah semakin banyaknya anak-anak dalam kondisi gizi kurang.
Sementara itu, Koordinasi Program IMA World Health di Kalbar, Masri Aulia, menyatakan saat ini yang perlu dilakukan untuk menguatkan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan pihak-pihak yang "concern" terhadap masalah kesehatan di Kalbar, adalah dengan penguatan anggaran dan kebijakan.
IMA World Health adalah lembaga yang "concern" menggaungkan persoalan "stunting" dengan melibatkan lembaga lintas sektoran dalam penanganan isu-isu kesehatan di tiap provinsi di Indonesia, tak terkecuali Kalbar.
Porsi Kalbar dalam program yang dikelola IMA World Health cukup besar. Ini bisa dilihat dari lima daerah Kalbar yang mendapat jatah proyek lembaga asal Amerika Serikat tersebut.
Dia mengatakan, kebijakan anggaran yang diberlakukan Pemprov Kalbar dalam persoalan "stunting" ini masih lemah.
"Jika anggaran lemah tentu ini menjadi persoalan tersendiri yang harus mendapat perhatian serius. Mengapa? Karena anggaran adalah salah satu faktor penting untuk menguatkan lagi program yang sudah berjalan," katanya menambahkan.
Dia menambahkan, meski sudah ada Perpres No 83 Tahun 2018 Tentang Sinergisitas penanganan stunting, tetapi masih dibutuhkan aturan di tingkat provinsi. "Ini pastinya akan menguatkan Perpres tersebut yang mengharuskan adanya koordinasi bersama antarlembaga mengatasi persoalan `stunting` ini," kata dia.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar, Mulyadi menambahkan, berdasarkan data pemantauan status gizi di Kalbar tahun 2016, posisi Kalbar untuk prevalensi balita "underweigth" berada pada 27,5 dan berada di atas prevalensi nasional. Sementara untuk prevalensi balita "stunting" 34,9 dan berada di atas prevalensi nasional.
Dia mengatakan berdasarkan kondisi masalah gizi di Kalbar dan untuk mengawal implementasi sinkronisasi Kebijakan strategis pangan dan gizi (KSPG) dan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RADPG), diperlukan payung hukum. "Payung hukum ini sebagai upaya menyeluruh yang bersifat lintas program dan lintas sektor sebagai wadah di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten) untuk mengintegrasikan berbagai program dan sektor dalam upaya penurunan masalah gizi," kata dia.
Kemudian, membuat peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pangan dan gizi mencegah stunting di Kalbar dan membentuk badan adhock semi pemerintah untuk memastikan implementasi RADPG.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018