Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengoptimalkan akurasi data stunting di tanah air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM), yakni petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.
"Kami melatih SDM supaya bisa mengukur dengan benar (data stunting) menggunakan alat antropometri. Ini yang masih berjalan," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menkes dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan pengukuran antropometri oleh petugas untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala anak itu bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.
Sejauh ini, ia mengatakan, sekitar 50-60 persen petugas pengukuran antropometri yang mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar Kemenkes.
Ia mencontohkan masih ada bidan ataupun kader posyandu mengukur berat badan anak dalam keadaan anak bersangkutan memakai jaket.
"Cara mengukurnya masih salah. Misalnya, mengukur berat badan enggak boleh pakai baju, jaket, dia masih pakai," kata dia.
Selain melatih SDM, Kemenkes menempuh sejumlah langkah lain untuk memastikan data stunting di tanah air akurat, di antaranya pemenuhan alat antropometri sesuai standar di seluruh posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) di tanah air.
"Dulu, alatnya tidak standar. Ini harusnya sudah 99 persen selesai. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang kurang, tapi harusnya ini bisa kita anggap selesai," ucap Budi.
Kemenkes juga memastikan cakupan sasaran pengukuran stunting mencapai minimal 90 persen karena selama ini ada beberapa daerah tidak melakukan pengukuran antropometri secara menyeluruh.
"Ada daerah yang baik (tingkat stunting rendah), tapi yang diambil hanya 50 persen dan 50 persen itu daerah yang bagus," ucap Budi.
