Pontianak (Antaranews Kalbar) - Sekda Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, peran sub sektor perkebunan sawit terhadap perekonomian Kalimantan Barat memiliki arti penting dan strategis, bahkan sub sektor perkebunan menjadi penopang bagi perekonomian Kalimantan barat.
"Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp5,5 triliun menjadi Rp12,5 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp9,74 triliun," kata M Zeet di Pontianak, Senin.
Menurutnya, sumbangan tersebut bersumber dari perkebunan rakyat yaitu sebesar Rp71 triliun dan peningkatan terbesar ini berasal dari kontribusi kelapa sawit dari 59,62 persen menjadi 68,41 persen.
Baca juga: Baru 16 perusahaan kelapa sawit Kalbar miliki ISPO
Dia juga mengatakan, dari aspek ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2016 tercatat tenaga kerja di Sub Sektor perkebunan di Kalbar sebanyak 592.899 KK atau 46,10 persen dari jumlah total tenaga kerja dibidang pertanian yang sebesar 1.218.973 orang.
M Zeet menjelaskan, perkembangan perkebunan sawit di Kalbar saat ini memang cukup pesat dan tidak dipungkiri keberadaannya memberikan dampak besar bagi kesejahteraan hidup masyarakat.
"Hanya saja, memang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha sawit, khususnya bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat scara berkelanjutan agar tidak terjadi bentrok di lapangan," tuturnya.
Menurutnya, permasalahan perkebunan sawit rakyat yang terjadi saat ini adalah rendahnya produktifitas kelapa sawit di Kalbar antara lain penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan, belum sepenuhnya petani pekebun menerapkan pola budidaya yang baik dan benar (good agriculture practices/GAP), serta penggunaan benih kelapa sawit yang belum memenuhi standar sertifikasi yang diperkenankan.
Baca juga: Kalbar suplai 11 persen CPO di tingkat nasional
Sebagai salah satu daerah sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia, katanya, Kalbar memiliki kebun plasma seluas 24.558 hektare yang merupakan eks PIR-BUN, PIR-NES, PIR Trans, dan PIR KKPA yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, Melawi dan Ketapang.
Terhitung sejak tahun 2018, telah berumur tanam 25 hingga 30 tahun, namun dari luas tersebut, menurut Gubernur pada tahun 2018 Kalbar mendapat alokasi peremajaan kelapa sawit seluas 19.221 hektare yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
"Kegiatannya akan memberi nilai tambah bagi petani kelapa sawit terutama dalam meningkatkan produksi dan produktifitasnya serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam upaya meningkatkan kemandirian petani kelapa sawit agar keberlangsungan usaha yang dikelola berkelanjutan, dengan fokus pelaksanaan program yang lebih menekankan kepada upaya pengembangan kapasitas petani pekebun," kata M Zeet.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp5,5 triliun menjadi Rp12,5 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp9,74 triliun," kata M Zeet di Pontianak, Senin.
Menurutnya, sumbangan tersebut bersumber dari perkebunan rakyat yaitu sebesar Rp71 triliun dan peningkatan terbesar ini berasal dari kontribusi kelapa sawit dari 59,62 persen menjadi 68,41 persen.
Baca juga: Baru 16 perusahaan kelapa sawit Kalbar miliki ISPO
Dia juga mengatakan, dari aspek ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2016 tercatat tenaga kerja di Sub Sektor perkebunan di Kalbar sebanyak 592.899 KK atau 46,10 persen dari jumlah total tenaga kerja dibidang pertanian yang sebesar 1.218.973 orang.
M Zeet menjelaskan, perkembangan perkebunan sawit di Kalbar saat ini memang cukup pesat dan tidak dipungkiri keberadaannya memberikan dampak besar bagi kesejahteraan hidup masyarakat.
"Hanya saja, memang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha sawit, khususnya bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat scara berkelanjutan agar tidak terjadi bentrok di lapangan," tuturnya.
Menurutnya, permasalahan perkebunan sawit rakyat yang terjadi saat ini adalah rendahnya produktifitas kelapa sawit di Kalbar antara lain penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan, belum sepenuhnya petani pekebun menerapkan pola budidaya yang baik dan benar (good agriculture practices/GAP), serta penggunaan benih kelapa sawit yang belum memenuhi standar sertifikasi yang diperkenankan.
Baca juga: Kalbar suplai 11 persen CPO di tingkat nasional
Sebagai salah satu daerah sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia, katanya, Kalbar memiliki kebun plasma seluas 24.558 hektare yang merupakan eks PIR-BUN, PIR-NES, PIR Trans, dan PIR KKPA yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, Melawi dan Ketapang.
Terhitung sejak tahun 2018, telah berumur tanam 25 hingga 30 tahun, namun dari luas tersebut, menurut Gubernur pada tahun 2018 Kalbar mendapat alokasi peremajaan kelapa sawit seluas 19.221 hektare yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
"Kegiatannya akan memberi nilai tambah bagi petani kelapa sawit terutama dalam meningkatkan produksi dan produktifitasnya serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam upaya meningkatkan kemandirian petani kelapa sawit agar keberlangsungan usaha yang dikelola berkelanjutan, dengan fokus pelaksanaan program yang lebih menekankan kepada upaya pengembangan kapasitas petani pekebun," kata M Zeet.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018